RRI.CO.ID, Dompu – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dipastikan akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau program bedah rumah dari pemerintah pusat sebanyak 226 unit pada 2027 mendatang.
Bantuan tersebut akan disebar ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kini mulai mempersiapkan data calon penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat.
Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, mengatakan, proses pendataan bahkan telah dimulai sejak 2026.
Pendataan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan program bantuan tahun 2027, tetapi juga disiapkan sebagai basis data rumah tidak layak huni di Kabupaten Dompu.
"Pendataan ini bukan hanya untuk kebutuhan bantuan tahun 2027, tetapi akan menjadi database. Data ini akan terus diperbarui secara berkala," katanya, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurutnya, keberadaan database tersebut penting untuk mempercepat penyaluran bantuan apabila pemerintah pusat kembali menambah kuota bedah rumah bagi Kabupaten Dompu.
Rahmat meminta kepala desa dan lurah ikut membantu proses pendataan, sehingga data calon penerima manfaat yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan adanya database tersebut, calon penerima yang belum mendapatkan bantuan karena keterbatasan kuota tidak perlu kembali melalui proses pendataan dari awal ketika bantuan tambahan tersedia.
Jika nanyinya kuota masih membutuhkan tambahan, calon Penerima manfaat yang sudah masuk database bisa menjadi calon penerima pada saat ada bantuan berikutnya.
"Jadi ketika turun bantuan dengan kuota yang lebih besar, kita tidak lagi direpotkan dengan pendataan dari awal," katanya.
Rahmat menegaskan, database rumah tidak layak huni tersebut akan diperbarui secara berkala. Pembaruan diperlukan untuk memastikan perubahan kondisi rumah dan status calon penerima tetap tercatat.
Selain kepastian 226 unit bantuan bedah rumah untuk 2027, Kabupaten Dompu juga berpeluang mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah pusat pada akhir 2026.
Rahmat menyebutkan, bantuan tambahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat menghabiskan kuota bantuan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2026.
Namun, jumlah bantuan yang akan dialokasikan untuk masing-masing kabupaten dan kota, termasuk Dompu, hingga kini masih dalam pembahasan.
"Yang jelas ada bantuan tambahan. Untuk jumlah yang akan diterima masing-masing kabupaten dan kota masih dalam pembahasan," kata Rahmat.
Dengan demikian, Pemkab Dompu kini tidak hanya mengejar pemenuhan kuota bantuan bedah rumah, tetapi juga membangun sistem pendataan yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran program perbaikan rumah secara berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....