Jika Data Bansos Tak Beres, Hak Warga Miskin Terancam Meleset

RRI.CO.ID, Dompu — Ketidaksinkronan data kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, belum sepenuhnya tepat sasaran.

Kondisi ini tidak hanya terjadi pada program bantuan pemerintah, tetapi juga bantuan sosial dari berbagai lembaga yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan kelompok ekonomi lemah.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Dede Maulana, mengatakan pihaknya terus membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menyinkronkan data penerima bantuan sosial.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Dompu.

Pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan Baznas tersebut membahas pentingnya penggunaan data kemiskinan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI.

Dede Maulana menilai, sinkronisasi data menjadi hal penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial tidak hanya memuat jumlah penduduk miskin, tetapi juga informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Data tersebut mencakup kondisi khusus, seperti penyandang disabilitas dan persoalan sosial lainnya.

Dengan informasi yang lebih lengkap, bantuan diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian penerima.

"Dengan performa yang baru dan diisi oleh tenaga-tenaga muda, kami yakin penyaluran bantuan Baznas akan semakin baik, apalagi jika data yang digunakan mengacu pada data kemiskinan Dinas Sosial," katanya, Jum’at, 18 Septeber 2026.

Ia menambahkan, integrasi data antarlembaga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program bantuan sosial. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah, sesuai kebutuhan, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain membahas sinkronisasi data penerima bantuan, pertemuan Dinas Sosial dan Baznas Dompu juga mengidentifikasi sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan penanganan bersama.

Beberapa di antaranya adalah masyarakat dengan gangguan jiwa (ODGJ), korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta kebutuhan bantuan usaha bagi mantan warga binaan pemasyarakatan.

Bantuan usaha bagi mantan warga binaan dinilai penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial, sehingga mereka dapat kembali produktif dan membangun kemandirian ekonomi di tengah masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, program bantuan sosial diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penerima manfaat berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Sosial Dompu dan Baznas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penyaluran bantuan yang berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.