Pemkab Loteng Perketat Pengawasan Dapur MBG usai Kasus Keracunan

RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan memperketat pengawasan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah penerima manfaat.

Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Muliawan, mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap proses pengawasan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga terhadap bahan baku hingga waktu makanan didistribusikan dan dikonsumsi.

Menurutnya, setiap bahan baku yang datang ke dapur harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisi dan kelayakannya. Bahan yang dinilai sudah tidak layak atau terlalu lama disimpan diminta segera dikembalikan.

“Begitu bahan datang, tim dapur harus mengecek higienisnya. Kalau sudah lama atau kondisinya tidak baik, segera dikembalikan,” kata Muliawan.

Selain bahan baku, Pemkab juga akan memperketat pengawasan terhadap waktu distribusi makanan. Hal ini penting karena makanan memiliki batas waktu untuk dikonsumsi.

Muliawan mengatakan pihak sekolah nantinya juga akan dilibatkan agar makanan yang diterima siswa tidak terlalu lama dibiarkan sebelum dikonsumsi.

“Jangan sampai makanan datang pagi, seharusnya dimakan jam 10, tetapi ditunda sampai jam 12. Ini akan kita sampaikan ke semua satuan pendidikan,” ujarnya.

Pemkab Lombok Tengah dalam waktu dekat juga akan kembali mengumpulkan pengelola dapur SPPG untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut akan melibatkan Satgas Pengawas MBG.

Muliawan menegaskan pengawasan selama ini tetap berjalan melalui Satgas yang melibatkan unsur kecamatan. Namun, kasus yang terjadi menjadi bahan evaluasi agar pengawasan di setiap tahapan bisa lebih diperketat.

“Ini menjadi pembelajaran kita yang sangat berharga. Ke depan kita akan pastikan makanan yang disajikan sesuai dengan batas waktu kapan harus dikonsumsi,” katanya.

Selain pengawasan internal, Pemkab juga akan menggencarkan sosialisasi kepada sekolah dan wali murid. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan makanan dikonsumsi sesuai ketentuan.

Muliawan mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Lombok Tengah.

“Kalau ada kendala seperti ini, harus segera kita benahi sehingga layanan di semua dapur berjalan dengan baik dan kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.