Kepala BSK Hukum Tegaskan Hasil DSK Harus Menjawab Akar Masalah

RRI.CO.ID, Mataram — Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) harus menjadi ruang untuk menemukan akar permasalahan kebijakan, bukan sekadar kegiatan formalitas atau rutinitas tahunan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, saat membuka DSK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Senin, 14 September 2026.

‎

‎Andry menegaskan, setiap DSK harus berangkat dari permasalahan atau underlying causes yang dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus mendukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

‎

‎Ia menilai tema standar layanan bantuan hukum yang diangkat Kanwil Kemenkum NTB sangat relevan, mengingat masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya yang berulang dan membutuhkan intervensi kebijakan. Isu tersebut juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta upaya menghadirkan akses terhadap layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.

‎

‎“Harapannya, hasil DSK ini benar-benar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan bantuan hukum,” ujarnya.

‎

‎Dalam penyusunan Analisis Evaluasi Kebijakan (AEK), Andry mendorong para Analis Kebijakan di Kantor Wilayah untuk tidak berhenti pada identifikasi persoalan di permukaan. Analisis perlu menggali akar masalah serta menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan suatu kebijakan perlu diperbaiki atau disempurnakan.

‎

‎Ia juga menekankan pentingnya melihat kesenjangan antara substansi Permenkum Nomor 20 Tahun 2021 dengan dinamika penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) saat ini. Posbankum telah berkembang dengan melibatkan berbagai unsur di masyarakat, mulai dari paralegal, mediator, lurah, kepala desa, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

‎

‎Terkait penguatan Posbankum, Andry menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong dukungan anggaran melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Di sisi lain, Kementerian Hukum juga dapat melakukan intervensi melalui penguatan dan penyempurnaan kebijakan agar penyelenggaraan Posbankum semakin efektif serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

‎

‎Andry turut mengingatkan agar kebijakan bantuan hukum mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial budaya NTB, termasuk karakteristik wilayah yang beragam serta keberadaan hukum adat di tengah masyarakat. Menurutnya, penyelenggaraan Posbankum perlu diselaraskan dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat setempat agar layanan hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya.

‎

‎Peserta hadir langsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB maupun mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Kanwil Kemenkum NTB.

‎

‎Kegiatan ini diikuti oleh pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkum NTB, perwakilan Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia, analis kebijakan, pemerintah daerah se-NTB, Organisasi Bantuan Hukum, pelaksana bantuan hukum, akademisi, perguruan tinggi, serta masyarakat umum.

‎

‎Pada kesempatan tersebut, Andry mengapresiasi Kanwil Kemenkum NTB atas kerja keras dalam menyusun AEK dan mempersiapkan pelaksanaan DSK. Ia menyampaikan bahwa Badan Strategi Kebijakan Hukum akan melakukan kurasi terhadap DSK terbaik berdasarkan hasil AEK terbaik setiap tahun untuk dipresentasikan kepada Menteri Hukum di Jakarta sekaligus mendapatkan penghargaan.

‎

‎Andry kemudian secara resmi membuka DSK Kanwil Kemenkum NTB. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum dan pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara.