Poin Utama
- Sekda NTB Abul Chair meminta program inklusi keuangan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi harus berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat desa.
- TPAKD NTB didorong mengintegrasikan program pembiayaan, pendampingan UMKM, literasi keuangan, dan pemasaran melalui program Desa Berdaya.
RRI.CO.ID, Mataram - Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair meminta program akses dan literasi keuangan tidak berhenti pada pencapaian angka maupun kegiatan seremonial. Program tersebut harus berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Abul Chair menyoroti capaian indeks inklusi keuangan NTB yang mencapai 92 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 66 persen. Menurutnya, capaian tersebut harus dilanjutkan dengan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Jangan berhenti di angka. Tugas kita menerjemahkan istilah-istilah keuangan menjadi sesuatu yang nyata," kata Abul Chair saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB dan Rakor TPAKD Wilayah NTB 2026 di Lombok Astoria, Mataram, Kamis, 10 September 2026.
Ia mencontohkan pelaku usaha kecil seperti pembuat abon. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diarahkan agar dinilai "layak bank", tetapi harus didampingi dari sisi rekening, pembukuan, pembiayaan hingga pemasaran.
"Ibu pembuat abon kita bantu punya rekening, kita bantu pembukuan sederhana, diberi akses pembiayaan, diperbaiki kemasannya, dibantu pemasaran digital, dan dipertemukan dengan pasarnya," ujarnya.
Abul menegaskan seluruh program TPAKD harus terintegrasi dengan program Desa Berdaya. Tahun ini, inisiatif tersebut akan diuji coba di empat desa.
Program Desa Berdaya akan mengintegrasikan sejumlah program, mulai dari Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar, Ekosistem Keuangan Inklusif hingga Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah.
"Ukuran keberhasilan kita adalah seberapa banyak usaha naik kelas, lapangan kerja tercipta, pendapatan meningkat, dan desa benar-benar berdaya," tegasnya.
Kepala Kantor OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan OJK siap mengawal ekosistem pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengingatkan masyarakat soal maraknya penyalahgunaan rekening untuk kejahatan siber dan judi daring.
Rudi menyebut jual beli rekening pasif di pasar gelap menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi melalui penguatan literasi keuangan.
"Literasi keuangan menjadi perisai mutlak bagi masyarakat desa," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI NTB Hario K Pamungkas menekankan inklusi keuangan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah rekening.
Menurutnya, masyarakat juga harus memahami produk perbankan dasar serta mendapat perlindungan sebagai konsumen.
"Inklusivitas tidak boleh hanya diukur dari jumlah rekening, tetapi kualitas pemanfaatan dan perlindungan konsumen," pungkas Hario.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....