RRI CO.ID, Mataram — Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahsanul Khalik, menegaskan profesi wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang benar dan dapat dipercaya masyarakat.
Hal itu disampaikan Khalik saat membuka kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, di Mataram, Kamis, 10 September 2026, di Aula Bank NTB Syariah, Kota Mataram.
Menurutnya, wartawan bekerja dengan kata. Ketika kata telah menjadi berita, informasi tersebut tidak lagi berada di tangan penulis, tetapi hidup dan memengaruhi masyarakat.
“Ketika kita berbicara tentang kompetensi wartawan, kita tidak hanya berbicara tentang kemampuan menulis berita, tetapi kemampuan menggunakan kata untuk menghadirkan kebenaran,” ujar Khalik.
Ia mengingatkan, kebebasan pers harus berjalan seiring dengan profesionalisme dan tanggung jawab.
Kemerdekaan pers, kata dia, bukan kebebasan tanpa batas, melainkan ruang untuk menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial berdasarkan fakta serta etika jurnalistik.
Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, Khalik meminta wartawan tidak mengorbankan ketelitian demi kecepatan.
“Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian, popularitas mengalahkan kebenaran, asumsi mengalahkan fakta, dan kepentingan sesaat mengalahkan kepentingan publik,” tegasnya.
Khalik juga mengaitkan prinsip jurnalistik dengan nilai tabayun dalam ajaran agama, yakni memeriksa dan memastikan kebenaran sebuah informasi sebelum menyimpulkan atau menyampaikannya kepada publik.
Menurutnya, prinsip tersebut semakin penting di era digital karena satu berita dapat dibuat dalam hitungan menit, namun dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama.
Ia menegaskan, pemerintah Provinsi NTB membuka ruang bagi media untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan maupun pelayanan publik.
“Pemerintah tidak membutuhkan media sebagai corong. Kritik yang berbasis data bukan ancaman, tetapi cermin bagi pemerintah,” katanya.
Khalik berharap media di NTB mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen dengan menghadirkan informasi berbasis data dan kepentingan masyarakat.
Wartawan, menurutnya, tidak cukup hanya melaporkan peristiwa, tetapi harus membantu publik memahami persoalan di baliknya.
“Kalau berbicara tentang kemiskinan, lihat dan tanyakan. Kalau pendidikan, pahami indikatornya. Kalau kesehatan, dengarkan tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengalaminya. Kalau ekonomi, pahami angkanya dan lihat dampaknya,” jelasnya.
Ia menilai kompetensi wartawan juga harus dibarengi integritas, karena marwah profesi tidak ditentukan oleh popularitas maupun banyaknya berita yang dibaca, melainkan kepercayaan publik yang dibangun dari satu berita ke berita berikutnya.
Khalik berharap OKK dan UKW tidak hanya melahirkan wartawan yang semakin kompeten, tetapi juga memiliki integritas, analisis yang tajam, wawasan luas, serta kepedulian terhadap masyarakat dan daerah.
Ketika kepercayaan publik terjaga, kata Khalik, pers tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi penjaga akal sehat publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....