Pemprov NTB Kejar Serapan Kerja dari 1.964 Peserta Pelatihan Vokasi

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pelatihan vokasi tidak berhenti pada kelulusan dan sertifikat. Serapan kerja menjadi ukuran utama keberhasilan program.

Sebanyak 1.964 peserta mengikuti berbagai program pelatihan vokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB tahun 2026. Mereka disiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair menegaskan peserta pelatihan harus memiliki jalur yang jelas menuju pekerjaan atau usaha setelah menyelesaikan pelatihan.

"Skill harus disambungkan dengan lowongan kerja. Sertifikasi disambungkan dengan kebutuhan industri, SMK disambungkan dengan perusahaan, LPK juga harus disambungkan dengan pasar kerja," kata Abul saat membuka kegiatan vokasi di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis, 10 September 2026.

Menurut Abul, pemerintah tidak boleh puas hanya karena berhasil melatih ribuan orang. Yang lebih penting adalah memastikan mereka terserap di dunia kerja atau mampu menciptakan penghasilan sendiri.

"Jangan sukses melatih orang untuk bekerja yang tidak tersedia," tegasnya.

Data Februari 2026 menunjukkan tantangan tersebut masih besar. Pekerja formal di NTB baru mencapai 29,51 persen, sedangkan 70,49 persen masih bekerja di sektor informal.

Karena itu, Abul meminta program vokasi disusun berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah.

Daerah dengan potensi perikanan, misalnya, diarahkan pada keterampilan pengolahan hasil perikanan. Desa wisata dapat diperkuat dengan hospitality, bahasa asing dan digital marketing. Sementara kawasan pertanian diarahkan pada pengolahan hasil, packaging dan pemasaran.

"Transformasi ketenagakerjaan harus memastikan mereka yang dilatih benar-benar bekerja, berusaha, atau mengalami peningkatan pendapatan," ujarnya.

Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan mengatakan 1.964 peserta mengikuti sejumlah skema pelatihan, mulai dari upskilling alumni SMK, pelatihan vokasi nasional, Mobile Training Unit (MTU) Desa Berdaya, SMA Double Track hingga SMK Global.

Sebanyak 400 alumni SMK mengikuti program upskilling dan sertifikasi. Kemudian 816 peserta mengikuti pelatihan vokasi nasional bersama BPVP Lombok Timur melalui APBN.

Ada pula 600 peserta yang mengikuti sertifikasi lulusan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui APBD sekaligus penguatan akreditasi lembaga pelatihan.

Program SMA Double Track menyasar sekolah dengan angka melanjutkan kuliah yang rendah. Sedangkan SMK Global dipiloting di 24 sekolah dengan pembekalan bahasa sejak kelas awal untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pasar kerja global.

Disnakertrans juga memperkuat instruktur LPK yang menyiapkan pekerja migran. Pembekalan ditambah materi tentang kelokalan NTB, destinasi wisata dan kalender event.

Aidy mengatakan langkah itu diharapkan membuat pekerja migran tidak hanya membawa pulang devisa, tetapi juga ikut mengenalkan NTB di negara tempat mereka bekerja.

"Sehingga tidak sekadar menjadi duta devisa, tetapi juga bisa menjadi duta budaya, duta pariwisata. Inilah cara kami merespons NTB Makmur Mendunia," katanya.

Pemprov NTB pun mendorong keterhubungan antara Disnakertrans, sekolah, BPVP, LPK, Kadin, dunia usaha, perbankan hingga pemerintah desa. Tujuannya satu: peserta yang dilatih tidak berhenti sebagai lulusan, tetapi benar-benar masuk ke pasar kerja.