PEPADU KUAT Dekatkan Layanan Adminduk hingga Tuntas di Tingkat Desa

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat pola pelayanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, Dekat, Mudah, Akurat dan Tuntas (PEPADU KUAT).

Program tersebut diluncurkan sekaligus ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Adminduk PEPADU KUAT oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa 8 September 2026.

Bagi pemerintah daerah, inovasi ini tidak sekadar menjadi program pelayanan baru. PEPADU KUAT diarahkan untuk memangkas jarak pelayanan dengan masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan administrasi kependudukan dapat diproses secara lebih sederhana, tepat dan tuntas.

Wakil Bupati Hj. Nurul Adha mengatakan, peluncuran program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik di tengah proses transisi yang sedang berlangsung.

“Launching dan Bimtek PEPADU KUAT ini mudah-mudahan menjadi bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan kerja terbaik sebagai langkah ikhtiar dalam membangun Lombok Barat yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap inovasi yang mampu membuat masyarakat memperoleh layanan secara lebih dekat dan cepat perlu terus diperkuat.

Ia menilai PEPADU KUAT memiliki posisi strategis karena pelayanan administrasi kependudukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen kependudukan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan identitas warga, tetapi juga menjadi pintu masuk berbagai layanan publik lainnya.

“Beberapa hari ini kita berbicara tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Di masa transisi ini, kita ingin bangkit sebagai masyarakat Lombok Barat dan meraih prestasi yang lebih baik lagi,” katanya.

Dalam penerapannya, peran operator desa menjadi perhatian penting. Mereka berada pada lini terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat ketika kebutuhan administrasi kependudukan muncul di tingkat desa.

Karena itu, Wakil Bupati berharap Bimtek PEPADU KUAT tidak berhenti sebagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para operator diharapkan benar-benar diterapkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada warga.

“Operator desa ini memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Dari desa inilah pelayanan kepada masyarakat harus dibangun sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” ucapnya.

Hj. Nurul Adha menegaskan, pembenahan tata kelola pemerintahan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki sistem, tetapi juga membutuhkan aparatur yang mampu menjalankannya secara cepat, mudah dan responsif.

Ia berharap PEPADU KUAT dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun budaya pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong aparatur di tingkat desa semakin profesional dalam memberikan layanan administrasi kependudukan.

“Peningkatan tata kelola pemerintahan harus dibarengi dengan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan responsif,” menegaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat, Fathurrahman, menjelaskan PEPADU KUAT dirancang sebagai perubahan pola pelayanan, bukan sekadar peluncuran sebuah program baru.

Ia mengatakan empat prinsip utama, yakni dekat, mudah, akurat dan tuntas, menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di lapangan.

“PEPADU KUAT bukan sekadar sebuah program, tetapi merupakan transformasi pelayanan yang mengedepankan prinsip Dekat, Mudah, Akurat dan Tuntas,” katanya.

Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil Lombok Barat akan memperluas pola pelayanan jemput bola. Pelayanan dapat dilakukan langsung ke desa, sekolah, kegiatan masyarakat, hingga pelayanan berdasarkan permintaan atau by request.

Pola tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan yang hanya terpusat di kantor pemerintahan. Dengan demikian, warga yang memiliki keterbatasan akses maupun jarak tetap memiliki kesempatan memperoleh dokumen kependudukan secara lebih mudah.

Fathurrahman menambahkan, penguatan layanan tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan seluruh warga memiliki dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan.

Melalui semangat Dukcapil Prima, Pemkab Lombok Barat menargetkan PEPADU KUAT berkembang menjadi inovasi pelayanan publik yang inklusif, profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Program itu juga membawa prinsip No One Left Behind, yakni memastikan tidak ada warga Lombok Barat yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Dukcapil, kecamatan, pemerintah desa dan operator pelayanan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program tersebut.

Jika koordinasi berjalan konsisten, PEPADU KUAT bukan hanya menjadi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga dapat menjadi salah satu fondasi pembenahan tata kelola pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Semangatnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin dekat, mudah, akurat dan tuntas,” kata Fathurrahman mengakhiri.