Kades Gapuk Temukan KTP Dipakai Judol, Data Bansos Warga Ikut Terdampak

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Persoalan data kependudukan mulai menjadi perhatian serius di Desa Gapuk, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Desa Gapuk, Nurdin, menemukan sejumlah kasus penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga untuk mengakses layanan keuangan yang kemudian berkaitan dengan pinjaman hingga aktivitas judi online.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena penggunaan identitas kependudukan tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan bagi pemilik KTP, tetapi juga dapat berdampak terhadap pemutakhiran data kesejahteraan keluarga yang menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.

Nurdin mengatakan, persoalan itu diketahui ketika dirinya menelusuri perubahan desil kesejahteraan sejumlah warga. Dari penelusuran di lapangan, ia mengaku menemukan berbagai persoalan meski baru bergerak di wilayah sekitar kantor desa.

"Kalau terkait desil, saya jalan satu jengkal saja di seputaran dusun yang ada di Desa Gapuk, berbagai macam temuan persoalan," ujar Nurdin. Selasa 1 September 2026.

Menurut dia, temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk mengetahui sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perubahan kondisi data kesejahteraan warga.

Dari koordinasi tersebut, kata Nurdin, terdapat sejumlah indikator aktivitas ekonomi maupun keuangan yang perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi data. Di antaranya aktivitas judi online, pinjaman Bank Mekaar serta kepemilikan kredit sepeda motor dengan nilai tertentu.

Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika aktivitas keuangan digital menggunakan identitas orang lain, khususnya anggota keluarga sendiri.

Nurdin mencontohkan kasus ketika KTP orang tua atau nenek digunakan oleh cucu untuk membuka layanan keuangan digital. Pemilik identitas belum tentu mengetahui atau terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan menggunakan data tersebut.

Menurutnya, kondisi semacam ini membuat pemerintah desa menghadapi tantangan dalam melakukan verifikasi. Sebab, aktivitas yang tercatat pada identitas seseorang belum tentu dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

"Cucu terkadang dapat saweran dari teman ataupun pacarnya. Dikirimin, terus disuruh buka DANA. Iseng-iseng lihat teman main judol," ucapnya.

Penggunaan identitas tersebut, lanjut Nurdin, dapat membuat aktivitas anggota keluarga terhubung dengan data pemilik KTP. Dalam situasi tertentu, persoalan itu dikhawatirkan ikut memengaruhi status data kesejahteraan keluarga.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terdampak belum tentu mengetahui bahwa identitasnya telah digunakan untuk aktivitas tertentu. Karena itu, proses verifikasi dinilai tidak cukup hanya melihat jejak transaksi atau keterhubungan data, tetapi juga perlu memastikan siapa pihak yang sebenarnya melakukan aktivitas tersebut.

Nurdin menilai pemerintah perlu memberikan ruang verifikasi yang lebih mendalam sebelum menjadikan suatu indikator sebagai dasar untuk menilai kondisi kesejahteraan keluarga.

Ia menekankan pentingnya membedakan warga yang memang secara sadar melakukan aktivitas yang menjadi indikator penilaian dengan warga yang identitasnya digunakan pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik.

"Harusnya para pihak, termasuk pemerintah daerah, kalau yang tanpa kesadaran mereka ini harusnya menjadi pertimbangan," katanya menegaskan.

Menurut Nurdin, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari data administratif. Pemerintah perlu turun langsung untuk memastikan kondisi riil masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak justru merugikan warga yang sebenarnya membutuhkan perlindungan maupun bantuan.

Temuan di Desa Gapuk itu sekaligus menunjukkan tantangan baru dalam pemutakhiran data sosial. Di tengah semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital, keamanan identitas kependudukan menjadi faktor penting agar data seseorang tidak keliru dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan pihak lain.

Nurdin berharap pemerintah daerah dapat memperkuat mekanisme verifikasi dan membuka ruang klarifikasi bagi warga yang merasa datanya digunakan tanpa persetujuan. Langkah tersebut dinilai penting agar penilaian kesejahteraan masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya.

"Yang penting jangan sampai masyarakat yang tidak tahu-menahu kemudian ikut terdampak karena identitasnya digunakan orang lain," katanya mengakhiri.