RRI.CO.ID, Bima - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak menyambangi Kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin 31 Agustus 2026. Kehadiran tim pemberantasan korupsi ini menjadi perhatian publik.
Kedatangan lembaga antirasuah tersebut beredar di sejumlah media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai agenda yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Namun, Pemerintah Kota Bima memastikan kedatangan tim KPK tersebut bukan dalam konteks penindakan atau penggeledahan, melainkan berkaitan dengan agenda pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi di Kota Bima.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima,Dr. Muhammad Hasyim membenarkan adanya kedatangan tim KPK ke Kantor Wali Kota Bima.
"Siap, benar," singkat Muhammad Hasyim saat dikonfirmasi RRI Bima.
Meski membenarkan kedatangan tim KPK, Muhammad Hasyim belum membeberkan secara rinci jumlah personel KPK yang hadir maupun teknis pelaksanaan agenda tersebut.
Ia juga tidak menjelaskan secara detail ruangan mana saja yang menjadi lokasi kegiatan maupun pejabat atau perangkat daerah yang mengikuti agenda pembinaan dan evaluasi tersebut.
Hanya saja Hasyim menyebut bahwa kedatangan KPK tak lain untuk memberikan pembinaan dan evaluasi.
"Agendanya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi di Kota Bima," ucapnya menegaskan.
Pantauan di Kantor Wali Kota Bima pada Senin sore, sejumlah pegawai terlihat masih bersiaga dan beraktivitas di lingkungan kantor, khususnya di lantai satu.
Selain itu, kendaraan dinas Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima juga masih terlihat berada di lingkungan kantor hingga sekitar pukul 18.19 WITA.
Kondisi tersebut semakin menarik perhatian setelah informasi mengenai kedatangan tim KPK beredar luas di media sosial.
Pemkot Bima melalui Dinas Kominfotik kembali menegaskan bahwa agenda yang dilakukan adalah bagian dari fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Agenda pembinaan dan evaluasi pencegahan korupsi merupakan bagian penting dalam mendorong pemerintah daerah agar semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam pelaksanaannya, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menyangkut persoalan penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....