BPBD Lombok Utara Alokasikan Rp105 Juta Antisipasi Krisis Air Bersih

RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan anggaran Rp105 juta untuk pemenuhan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat di wilayah daratan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi meningkatnya kebutuhan air bersih seiring berlangsungnya musim kemarau di sejumlah wilayah Lombok Utara.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, M. Zaldi Rahadian, mengatakan anggaran sekitar Rp105 juta telah disiapkan untuk mendukung distribusi air bersih di wilayah daratan.

“Untuk distribusi di daratan, pos anggaran yang tersedia sekitar Rp105 juta,” kata Zaldi, Minggu 30 Agustus 2026.

Menurutnya, kebutuhan biaya distribusi air bersih di wilayah daratan cukup besar. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah biaya pengangkutan air dari sumber menuju lokasi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Lombok Utara saat ini masih mengandalkan dua armada tangki air yang berada dalam kondisi operasional.

Keterbatasan armada tersebut membuat distribusi air bersih perlu dilakukan secara terukur dengan memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan pasokan.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BPBD juga mendapat dukungan dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bank NTB Syariah.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya ketika permintaan distribusi meningkat pada puncak musim kemarau.

Zaldi menyebutkan, persoalan kekeringan bukan hal baru bagi Lombok Utara. Pada 2025, sekitar 90 dusun di sejumlah wilayah tercatat mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan berupa distribusi air bersih.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini.

Selain mengandalkan distribusi air melalui armada tangki, BPBD juga perlu melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air bersih.