Ketum LDII Tekankan Regenerasi dan Penguatan Peran di Tingkat Desa

RRI.CO.ID, Mataram — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menegaskan arah organisasi lima tahun ke depan tidak hanya berfokus pada pembenahan internal, tetapi juga memperkuat peran kader di tengah masyarakat serta ikut mengawal pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ketua Umum DPP LDII, H. Dody Taufik Wijaya, AK, M.Com, CA, mengatakan agenda organisasi ke depan akan diawali dengan evaluasi terhadap kepengurusan sebelumnya melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ), sekaligus menyusun program kerja untuk periode berikutnya.

Menurut Dody, tantangan yang dihadapi organisasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan program kerja lima tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya regenerasi agar keberlangsungan kepemimpinan organisasi tidak berhenti pada satu generasi.

"Regenerasi harus dilakukan secara bertahap dengan memberikan ruang kepada kader-kader muda untuk masuk dalam kepengurusan dan ikut mengambil peran," ujarnya. Selasa 25 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, keberadaan jaringan LDII yang menjangkau berbagai daerah hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi organisasi. Karena itu, kepengurusan baru di tingkat pusat akan mendorong DPW dan DPD agar memperkuat pembinaan terhadap jajaran organisasi di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Dody menilai pengurus di tingkat bawah perlu memiliki kemampuan yang memadai, bukan hanya untuk menjalankan program organisasi, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat.

"Teman-teman di tingkat kecamatan dan desa harus dibekali kemampuan mengeksekusi program sekaligus membangun komunikasi dengan kepala desa, lurah, imam masjid, pengurus masjid dan tokoh masyarakat di lingkungannya," katanya menegaskan.

Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting agar LDII tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan program sosial kemasyarakatan. Organisasi, kata Dody, perlu membangun kerja sama dengan berbagai elemen sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh masyarakat yang berada di luar lingkungan warga LDII.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah pembangunan desa. Dody mengatakan besarnya alokasi anggaran pembangunan yang dikelola pemerintah desa harus diikuti dengan pengawasan sosial agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, LDII ingin mengambil posisi sebagai mitra pembangunan pemerintah dengan ikut mengawal pelaksanaan program di lapangan. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan irigasi yang perlu dikomunikasikan serta diawasi bersama masyarakat.

"LDII bukan pelaksana pemerintahan desa. Tetapi sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, kami dapat ikut mengawasi dan mengawal agar anggaran pemerintah benar-benar digunakan tepat sasaran dan manfaatnya kembali kepada rakyat," ucapnya.

Dody menambahkan, LDII juga mengusulkan pengembangan delapan desa binaan tematik. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, termasuk sejumlah desa yang memiliki basis warga LDII sekaligus mempunyai kepala desa dari lingkungan LDII.

Salah satu contoh yang disorot berada di Lampung Timur. Desa tersebut dinilai memiliki perjalanan pembangunan yang cukup kuat karena berada di kawasan pesisir dan berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Kondisi geografis selama bertahun-tahun membuat akses pendidikan masyarakat setempat menjadi persoalan. Anak-anak yang hendak bersekolah harus menyeberangi sungai menggunakan rakit sebelum melanjutkan perjalanan menuju sekolah.

Keterbatasan tersebut kemudian mendorong masyarakat bersama pemerintah desa mengambil langkah mandiri. Bahkan, pemerintah desa membangun fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sementara pembangunan sekolah menengah atas juga tengah dipersiapkan.

"Karena sejak lama tidak ada jembatan, masyarakat akhirnya berinisiatif membangun sekolah sendiri. Sekarang sudah ada SD dan SMP, bahkan SMA juga sedang dibangun. Setelah itu pemerintah mulai memberikan perhatian dengan membangun jembatan melalui anggaran TNI," kata Dody.

Bagi DPP LDII, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan masyarakat di tingkat desa dapat menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Organisasi masyarakat, menurut Dody, dapat berperan sebagai penghubung antara kebutuhan warga, pemerintah desa dan berbagai pihak yang memiliki kapasitas untuk membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.

Ia berharap kepengurusan baru mampu menerjemahkan arah tersebut menjadi program yang konkret, memperkuat kaderisasi sekaligus memperluas manfaat organisasi di tengah masyarakat.

"Yang kami dorong bukan sekadar penguatan organisasi, tetapi bagaimana keberadaan LDII benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas melalui kerja sama dan kontribusi nyata," katanya mengakhiri.