Poin Utama
- Pemprov NTB membenahi transportasi, akomodasi, infrastruktur, dan pelayanan untuk menyambut target 145 ribu penonton MotoGP 2026.
- Evaluasi MotoGP 2025 menjadi dasar agar penyelenggaraan tahun ini lebih aman, nyaman, tertib, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membenahi sejumlah titik kritis menjelang MotoGP 2026. Evaluasi penyelenggaraan tahun sebelumnya menjadi dasar perbaikan, terutama pada transportasi, akomodasi, infrastruktur, penerangan, kebersihan, dan pelayanan penonton.
Pemprov NTB menargetkan sekitar 145 ribu penonton pada MotoGP 2026, naik dari 140.324 penonton pada penyelenggaraan 2025.
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan kenaikan jumlah penonton harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Menurut dia, pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan saat berada di dalam sirkuit, tetapi sejak tiba di NTB hingga kembali ke daerah asal.
“Keberhasilan MotoGP tidak hanya diukur dari jumlah penonton, tetapi juga dari pengalaman yang dibawa pulang oleh para pengunjung,” kata Abul Chair saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan MotoGP 2026 di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 21 Agustus 2026.
Abul meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengantisipasi persoalan sejak jauh hari. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menunggu masalah muncul ketika balapan berlangsung.
Di sektor transportasi udara, pemerintah meminta pemetaan kapasitas penerbangan dilakukan sejak awal. Langkah itu untuk menghitung ketersediaan kursi, kebutuhan penumpang, serta kemungkinan penambahan penerbangan atau extra flight.
Dinas Perhubungan NTB juga diminta mematangkan skema shuttle dan pembagian arus kendaraan menuju kawasan Mandalika. Sejumlah jalur, seperti Pemenang, Senggigi, eks Bandara Selaparang, hingga Bandara Internasional Lombok, akan menjadi bagian dari sistem konektivitas selama MotoGP.
Konektivitas wisatawan dari kawasan Gili melalui Bangsal menuju Mandalika juga menjadi perhatian. Pemerintah turut menindaklanjuti rencana konektivitas laut Bali–Mandalika setelah seluruh persyaratan teknis dan lingkungan terpenuhi.
Persoalan akomodasi juga masuk dalam evaluasi. Pemprov NTB akan kembali membahas pengendalian harga kamar dan zonasi akomodasi bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pelaku usaha pariwisata.
Pemerintah ingin memastikan ketersediaan kamar tetap memadai tanpa terjadi lonjakan tarif yang berlebihan selama periode MotoGP.
Di sisi infrastruktur, pengecekan diminta dilakukan langsung di lapangan. Ruas jalan menuju Mandalika, sekitar 450 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu, signboard, drainase, jalur pedestrian, lanskap, hingga kebersihan menjadi sejumlah titik yang harus dipastikan siap.
Kesiapan menghadapi cuaca juga diperiksa. Drainase, area tenant, kanopi, shelter, dan jalur pedestrian harus berfungsi baik agar tidak mengganggu aktivitas penonton selama penyelenggaraan pada Oktober mendatang.
Sementara itu, Bandara Internasional Lombok menyatakan kesiapan operasional penerbangan, pelayanan darat, dan keselamatan. Kapasitas bandara masih memungkinkan peningkatan pergerakan penumpang, sedangkan kebutuhan extra flight akan disesuaikan dengan permintaan dan penjualan tiket.
Pemprov NTB juga meminta berbagai kegiatan pendukung MotoGP disiapkan lebih awal. Event seni dan budaya, UMKM, kuliner, hingga promosi pariwisata harus disinkronkan dengan tata kawasan ITDC dan MGPA.
Kegiatan tersebut diharapkan tidak mengganggu mobilitas penonton, sekaligus memperbesar dampak ekonomi MotoGP bagi masyarakat lokal.
Abul meminta setiap perangkat daerah memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Setiap rencana harus mencantumkan pekerjaan, penanggung jawab, batas penyelesaian, kendala, serta dukungan yang diperlukan.
“Jangan sampai laporan berhenti pada keterangan bahwa persoalan masih dikoordinasikan. Harus terlihat progresnya, siapa yang bertanggung jawab dan kapan harus selesai,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....