RRI.CO.ID, Dompu — Rendahnya kapasitas fiskal daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, membuat Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, harus bekerja ekstra keras untuk membiayai pembangunan.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Hingga 10 Agustus 2026, realisasi PAD Kabupaten Dompu masih tergolong rendah.
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Farid Anshari, mengatakan PAD yang ditargetkan mencapai lebih dari Rp189 miliar, hingga 10 Agustus 2026 baru terealisasi sekitar Rp71,4 miliar atau 37 persen.
“Realisasi PAD sampai 10 Agustus 2026 sekitar Rp71,4 miliar atau 37 persen dari target,” katanya, Jum’at, 14 Agustus 2026.
Dari sektor pajak daerah, realisasi baru mencapai Rp17,5 miliar atau 33,82 persen dari target Rp51,7 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditargetkan Rp7 miliar, baru terealisasi Rp921,7 juta atau 13,17 persen.
Sementara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp8,2 miliar, baru terealisasi Rp910,3 juta atau 11,10 persen.
Untuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dari target Rp9,9 miliar telah terealisasi Rp3,6 miliar atau 36,97 persen. Sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari target Rp8,8 miliar terealisasi Rp2,9 miliar atau 33,51 persen.
Farid menjelaskan, kinerja yang relatif lebih tinggi terlihat pada sektor retribusi daerah. Dari target Rp6,1 miliar, realisasinya telah mencapai Rp5,4 miliar atau 88,79 persen.
Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah terealisasi Rp12,3 miliar atau 48,08 persen dari target Rp25,7 miliar.
Adapun komponen lain-lain PAD yang sah masih cukup rendah. Dari target Rp105,6 miliar, realisasinya baru mencapai lebih dari Rp36 miliar atau sekitar 34,16 persen. Di sisi lain, sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) justru mencatat capaian melampaui target. Dari target Rp50 juta, realisasinya mencapai sekitar Rp97,856 juta atau 195,71 persen.
Kontribusi juga datang dari RSUD Dompu yang telah menyumbang sekitar Rp2,2 miliar melalui jasa retribusi pelayanan kesehatan. Sementara RSUD Manggelewa hingga saat ini belum memberikan kontribusi atau masih nihil.
Rendahnya realisasi PAD tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Dompu, terutama di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah dinilai menjadi semakin penting agar pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah, sekaligus memperkuat kinerja badan layanan daerah.
Dengan waktu efektif yang tersisa hingga akhir tahun anggaran, Pemkab Dompu masih memiliki ruang untuk mengejar target PAD. Namun, diperlukan langkah yang lebih agresif, terukur dan konsisten agar target pendapatan dapat dicapai sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....