RRI.CO.ID, Sumbawa Barat- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan program Retret Kepemimpinan Pejabat selama tiga hari dua malam, pada pertengahan September 2026. Sebanyak 42 pejabat eselon II dan III akan mengikuti program tersebut untuk memperkuat kepemimpinan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemkab KSB mengusung tema “Pemimpin Tangguh, Birokrasi Berdampak, Masyarakat Sejahtera” dalam kegiatan tersebut. Pemerintah ingin mengubah pola kerja birokrasi agar lebih adaptif, responsif, dan fokus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, Agusman, S.Pt, mengatakan pemerintah ingin mengubah kebiasaan kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas. Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) berani mengambil langkah baru dan keluar dari zona nyaman.
“Kami ingin mendorong seluruh pimpinan OPD agar bekerja berbasis dampak nyata. Masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari setiap program pemerintah. Seluruh pimpinan harus berani keluar dari zona nyaman demi menyelesaikan masalah warga,” tegas Agusman, Jumat 14 Agustus 2026.
Program tersebut wajib diikuti 42 pejabat yang memegang posisi strategis di lingkungan Pemkab KSB. Peserta mencakup staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, camat, hingga kepala rumah sakit.
BKPSDM KSB merancang retret dengan pola pembekalan yang memadukan kegiatan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Pemerintah juga memasukkan kegiatan outbound untuk membangun kedisiplinan, ketangguhan mental, kemampuan bekerja sama, serta kepemimpinan para peserta.
Untuk memperkuat aspek pembentukan karakter dan kedisiplinan, BKPSDM KSB menggandeng personel Kodim 1626/Sumbawa Barat. Keterlibatan unsur TNI akan mendukung pelaksanaan materi yang berkaitan dengan kedisiplinan, ketahanan mental, kepemimpinan, dan kerja sama tim.
“Kami melibatkan anggota TNI untuk memperkuat jiwa kepemimpinan para pejabat. Kerja sama ini menciptakan sinergi yang sangat kokoh antarinstansi,” kata Agusman.
BKPSDM KSB juga menyiapkan narasumber dari berbagai unsur untuk memperkaya materi pembekalan. Pemerintah akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB.
Materi dari berbagai sektor tersebut akan membantu peserta memahami kepemimpinan tidak hanya dari sisi manajerial. Tetapi juga dari aspek pengawasan, pengelolaan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BKPSDM KSB tidak ingin retret berhenti pada kegiatan pembekalan dan motivasi. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, setiap kepala perangkat daerah akan menghadapi tuntutan untuk menghasilkan perubahan konkret di instansinya masing-masing.
Setiap pimpinan OPD wajib melahirkan sedikitnya satu inovasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat. BKPSDM tidak mensyaratkan inovasi tersebut berskala besar.
Pemerintah justru mendorong para pejabat mengembangkan inovasi yang realistis, terukur, terarah, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, setiap perangkat daerah dapat menyesuaikan inovasi dengan persoalan yang mereka hadapi dalam pelayanan sehari-hari.
BKPSDM KSB akan menempatkan perubahan perilaku dan kinerja sebagai indikator utama dalam mengukur hasil retret. Para pejabat tidak hanya dituntut memahami materi selama kegiatan, tetapi juga menunjukkan perubahan dalam cara memimpin, mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, dan memberikan pelayanan publik.
Agusman menegaskan, pemerintah ingin setiap pimpinan perangkat daerah memiliki keberanian mengambil keputusan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Ia juga mendorong para pejabat memperkuat koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh pola kerja sektoral.
Melalui retret tersebut, BKPSDM KSB juga ingin membangun kesamaan visi di antara para pejabat. Pemerintah mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah bergerak dengan orientasi yang sama, yakni menghasilkan program yang terukur dan memberi dampak bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan selama tiga hari dua malam itu akan menjadi ruang bagi para pejabat untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, membangun kekompakan, serta mengevaluasi pola kerja yang selama ini mereka jalankan.
BKPSDM KSB selanjutnya akan menuntut setiap peserta membawa hasil pembekalan ke lingkungan kerja masing-masing. Terutama melalui penerapan inovasi dan perbaikan pelayanan pada perangkat daerah yang mereka pimpin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....