Kemenkum NTB Koordinasikan Pelaksanaan Konstruksi Gedung Bersama Biro PBJ dan TU

RRI.CO.ID, Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan koordinasi terkait pelaksanaan konstruksi gedung kantor bersama jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Tata Usaha Barang Milik Negara (TU BMN), Kamis 13 Agustus 2026. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Kanwil Kemenkum NTB.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran disambut oleh Kepala Bagian PBJ dan TU BMN, Hestu Purwestri Kusumaningtyas. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan konstruksi, termasuk koordinasi teknis dan administratif yang diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah berjalan setelah ditetapkannya penyedia pekerjaan dan penandatanganan kontrak. Pelaksanaan di lapangan hingga saat ini berlangsung dengan baik dengan dukungan unsur perencana dan pengawas. Sejumlah aspek administrasi juga terus disempurnakan sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik selama proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, pelaksanaan konstruksi perlu dikawal bersama agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil yang optimal bagi kebutuhan organisasi.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan pelaksanaan konstruksi berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan. Koordinasi dan pendampingan dari jajaran terkait tentu sangat penting agar pekerjaan dapat terlaksana secara optimal,” ujar I Gusti Putu Milawati.

Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait selama proses pelaksanaan konstruksi. Sinergi dan pendampingan teknis diharapkan dapat mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan gedung dapat memberikan manfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat.