Sensus Ekonomi NTB Capai 94 Persen, Wagub Apresiasi Kinerja BPS
- 12 Agt 2026 06:59 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi kerja BPS karena Sensus Ekonomi NTB 2026 telah mencapai 94 persen.
- Data sensus akan menjadi dasar Pemprov NTB dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
RRI.CO.ID, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi progres Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Hingga Selasa, 11 Agustus 2026, pendataan telah mencapai 94 persen.
“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” kata Wagub NTB saat bersilaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.
Wagub mengatakan capaian tersebut menunjukkan kerja keras BPS dalam menyediakan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, hasil sensus penting bagi pemerintah untuk membaca struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut, kata Wagub, juga menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kunjungan Wagub sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi Pemprov NTB dan BPS dalam penyediaan serta pemanfaatan data strategis. Pemerintah daerah ingin kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi mengacu pada kondisi riil di lapangan.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan pihaknya akan mempercepat penyelesaian sisa pendataan. Ia memastikan percepatan tetap dilakukan dengan menjaga kualitas dan akurasi data.
Selain membahas Sensus Ekonomi, mantan Bupati Bima dua periode itu dan jajaran BPS juga membicarakan rencana kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026. Salah satu agenda yang disiapkan adalah operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.
Data harga dan inflasi BPS akan digunakan pemerintah untuk menentukan wilayah serta komoditas yang membutuhkan intervensi. Dengan pendekatan berbasis data, operasi pasar diharapkan lebih tepat sasaran.
Indah menegaskan penguatan kerja sama dengan BPS menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berbasis data. Data, menurut dia, tidak boleh berhenti sebagai angka statistik, tetapi harus menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....