Kejari Lombok Tengah Perkuat Transparansi, Buka Ruang Dialog dengan Media

  • 08 Agt 2026 17:38 WIB
  •  Mataram

RRI.CO.ID, Lombok Tengah - Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memperkuat keterbukaan informasi publik dengan membuka ruang dialog bersama insan pers. Forum tersebut dikemas melalui Coffee Morning bersama wartawan yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Jumat 7 Agustus 2026). Kegiatan ini menjadi sarana bagi Kejaksaan untuk menyampaikan capaian kinerja sekaligus menerima masukan dari media.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan, media memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat.

"Melalui Coffee Morning ini kami ingin membuka ruang dialog yang lebih dekat dengan insan pers. Bukan hanya menyampaikan capaian kinerja, tetapi juga mendengarkan masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Lombok Tengah," ujar Alfa.

Menurut dia, keterbukaan informasi tidak sebatas menyampaikan kegiatan yang dilakukan Kejaksaan. Transparansi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus membuka ruang pengawasan publik.

"Transparansi bukan sekadar mempublikasikan kegiatan. Transparansi adalah bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Ketika program, kegiatan, dan capaian kinerja disampaikan secara terbuka, akan tumbuh pengawasan publik yang sehat sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini," katanya.

Alfa mengatakan, pengawasan publik yang sehat dapat menjadi salah satu langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi.

Karena itu, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk membangun budaya keterbukaan. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga BUMD, instansi vertikal, pemerintah desa, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.

"Kami berharap setiap instansi semakin terbuka. Ketika masyarakat mengetahui apa yang sudah dikerjakan, akan lahir kritik, saran, dan masukan yang membangun. Transparansi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi sarana evaluasi bersama agar pembangunan berjalan semakin baik," ujar Alfa.

Selain memperkuat hubungan dengan media, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah juga berencana memperluas forum dialog dengan berbagai elemen masyarakat melalui fungsi intelijen.

Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memperkuat edukasi hukum sekaligus mendorong masyarakat ikut memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.

Masukan yang diharapkan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum. Kejaksaan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kajian terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata kelola pertanahan, evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pemanfaatan lahan yang belum produktif, hingga penguatan investasi dan pariwisata berkelanjutan.

Menurut Alfa, pendekatan tersebut diperlukan agar fungsi intelijen tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Kami ingin membangun budaya kolaborasi. Ketika pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan saling memberikan masukan yang objektif, pembangunan akan berjalan lebih baik," katanya.

Dalam Coffee Morning tersebut, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah juga memperkenalkan sejumlah kepala seksi yang baru sebagai bagian dari penguatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat yang diperkenalkan yakni Tompian Jopi Pasaribu sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Yuli Partimi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, R. Imam Pribadi sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Rika Ekayanti sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R).

Melalui forum tersebut, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berharap komunikasi dengan media dan masyarakat dapat semakin terbuka. Keterbukaan dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan proses pembangunan daerah berjalan dengan pengawasan yang lebih baik.

"Pada akhirnya, transparansi akan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan PAD, mendukung investasi yang sehat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Tengah," ujar Alfa.

Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden dan visi pembangunan Lombok Tengah melalui program MASMIRAH.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....