RRI.CO.ID, Lombok Barat — Situasi politik dan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Bupati Lombok Barat menjadi sorotan. Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian masyarakat mulai mengarah pada upaya menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.

Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Mawardi, menilai kondisi Lombok Barat saat ini masih membutuhkan proses untuk kembali stabil, terutama dalam komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Mawardi, situasi yang ia gambarkan sebagai kondisi “dingin” bukan berarti pemerintahan berhenti berjalan, melainkan adanya suasana yang belum sepenuhnya pulih setelah persoalan hukum tersebut mencuat.

“Pasca OTT mantan Bupati Lombok Barat, saya melihat Lombok Barat ini terasa dingin. Maksud saya, dari sisi pelayanan publik dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat memang belum stabil,” ujar Mawardi. Rabu 5 Agustus 2026.

Ia berharap Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, dapat segera mengambil langkah untuk menetralisir situasi agar dinamika politik maupun persoalan hukum tidak berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Mawardi menegaskan, proses hukum tetap harus dihormati. Namun, menurut dia, masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mengenai arah pemerintahan Lombok Barat ke depan, termasuk mengenai sosok yang dinilai layak mendampingi Nurul Adha.

“Kalau boleh saya sebutkan, mungkin memang terlalu dini. Tetapi tidak ada salahnya saya menyampaikan bahwa sosok yang paling ideal untuk mendampingi Nurul Adha adalah Hendra Haryanto, S.Pd., S.H., putra Kecamatan Narmada,” katanya.

Ia menyebut dukungan terhadap Hendra Haryanto tidak hanya datang dari masyarakat Narmada. Mawardi mengklaim terdapat dukungan dari masyarakat dan berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Lingsar agar politikus tersebut dipertimbangkan sebagai calon Wakil Bupati Lombok Barat.

Menurutnya, pembicaraan mengenai calon pendamping Nurul Adha tidak harus menunggu dinamika politik berkembang lebih jauh. Justru, kata dia, pembahasan sejak awal diperlukan agar partai politik memiliki waktu melakukan konsolidasi dan mempertimbangkan figur secara matang.

“Tidak ada salahnya kita sebagai masyarakat memberikan masukan dan pendapat kepada partai-partai politik. Partai politik juga bisa melakukan konsolidasi awal terkait persoalan ini. Jadi menurut saya tidak terlalu dini,” ucapnya.

Mawardi bahkan mendorong agar penjajakan figur dilakukan lebih awal sehingga keputusan politik nantinya tidak diambil secara terburu-buru.

“Justru harus lebih dini dipikirkan supaya hasilnya matang. Jangan sampai nanti, kalau bahasa Sasaknya gopo-gopo, hasilnya juga gopo-gopo dan tidak matang,” katanya menegaskan.

Bagi Mawardi, Hendra Haryanto memiliki sejumlah modal sosial yang dinilai relevan dengan kebutuhan Lombok Barat saat ini. Ia menilai Hendra merupakan sosok legislator yang dekat dengan masyarakat dan memiliki perhatian terhadap aspirasi di luar wilayah daerah pemilihannya.

“Sangat memenuhi karena beliau sosok DPR yang sangat merakyat. Buktinya, beliau tidak hanya memperhatikan Narmada saja, tetapi juga Lingsar. Pokir-pokirnya sangat luar biasa, termasuk di desa kami juga alhamdulillah ada yang beliau torehkan,” ungkap Mawardi.

Atas dasar itu, Mawardi berharap partai politik dapat memberikan kepercayaan kepada Hendra Haryanto untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Lombok Barat mendampingi Nurul Adha.

Selain rekam jejak sebagai anggota DPR, Mawardi juga menyoroti posisi Hendra Haryanto sebagai Ketua GP Ansor Lombok Barat. Menurut dia, pengalaman organisasi dan proses kaderisasi di GP Ansor dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi lintas kelompok masyarakat.

“Beliau juga merupakan Ketua GP Ansor Lombok Barat. Kaderisasi di GP Ansor itu menurut saya sangat luar biasa,” ujarnya.

Mawardi berharap figur yang nantinya mendampingi Nurul Adha mampu menjadi bagian dari upaya meredam dinamika politik yang berpotensi mengganggu roda pemerintahan. Baginya, stabilitas politik harus berjalan beriringan dengan kepastian pelayanan publik kepada masyarakat.

“Harapan saya, kondisi Lombok Barat saat ini bisa dinetralisir dan riak-riak politik lainnya dapat ditekan sehingga tidak mengganggu pelayanan publik,” katanya mengakhiri.