RRI.CO.ID, Lombok Barat — Dinamika politik di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi sorotan setelah mantan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan roda pembangunan di Lombok Barat tetap berjalan. Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Mawardi, berharap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat Nurul Adha mampu mengambil peran penting dalam memulihkan stabilitas daerah.

Mawardi mengatakan, situasi politik Lombok Barat saat ini menjadi keprihatinan bersama. Karena itu, kepemimpinan sementara di bawah Nurul Adha diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga marwah pemerintahan daerah.

“Tentunya kita prihatin dengan apa yang terjadi di Lombok Barat pascapenangkapan Lalu Ahmad Zaini melalui OTT KPK. Kondisinya sekarang memang sangat tidak stabil,” kata Mawardi. Rabu 5 Agustus 2026.

Menurut dia, tantangan ke depan bukan hanya menyangkut stabilitas pemerintahan, tetapi juga bagaimana menentukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi Wakil Bupati Lombok Barat apabila proses pengisian tersebut berjalan.

Mawardi berharap figur yang nantinya dipilih benar-benar memahami karakter sosial, politik, serta kebutuhan masyarakat Lombok Barat. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, menurut dia, menjadi salah satu modal penting untuk membangun daerah.

“Kita berharap Nurul Adha selaku Plt Bupati Lombok Barat saat ini mampu mengembalikan marwah Lombok Barat dan menstabilkan kondisi politik. Untuk pengisian Wakil Bupati, tentu harus orang yang bisa kita andalkan dan memahami situasi serta kondisi Lombok Barat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pernyataan salah satu anggota DPR RI mengenai mekanisme pengisian Wakil Bupati Lombok Barat. Mawardi meminta seluruh pihak memahami terlebih dahulu ketentuan yang mengatur proses tersebut sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.

Menurut Mawardi, mekanisme pengisian kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki landasan aturan dan tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Ia menilai partai politik pengusung memiliki posisi penting dalam proses tersebut.

“Kalau terkait pengisian Wakil Bupati maupun Bupati, tentu harus mengacu pada aturan. Partai pengusung memiliki kewenangan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan,” katanya menegaskan.

Mawardi menyebut koalisi partai pengusung pasangan kepala daerah sebelumnya menjadi bagian penting dalam pembahasan pengisian posisi Wakil Bupati. Ia menyebut PKB, PAN, dan PKS sebagai partai yang berada dalam koalisi pengusung.

Ia juga menyinggung posisi Nurul Adha dalam dinamika pemerintahan Lombok Barat ke depan. Namun, Mawardi menegaskan bahwa seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.

“Yang berhak mengusulkan tentu partai pengusung. Dalam hal ini ada PKB, PAN, dan PKS. Prosesnya harus tetap mengikuti aturan yang berlaku,” ucapnya.

Di tengah dinamika tersebut, Mawardi berharap keterwakilan politik dari wilayah Narmada dan sekitarnya turut menjadi pertimbangan. Ia menilai kawasan tersebut mempunyai basis dukungan politik yang kuat dan selama ini menjadi salah satu wilayah penting dalam kontestasi politik di Lombok Barat.

Sebagai kepala desa di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan Narmada dan Lingsar, Mawardi berharap muncul kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Narmada yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengisian Wakil Bupati Lombok Barat.

Menurut dia, aspirasi tersebut tidak terlepas dari posisi Narmada dan wilayah sekitarnya yang dinilai memiliki basis pemilih besar. Kekuatan suara masyarakat di kawasan tersebut, katanya, selama ini ikut menentukan hasil kontestasi politik di Lombok Barat.

“Kita berharap ada kader PKB yang berasal dari Narmada. Narmada dan wilayah lingkar ini merupakan salah satu lumbung suara terbesar di Lombok Barat dan menjadi wilayah yang menentukan dalam setiap pilkada,” katanya.

Mawardi menilai sosok yang memahami karakter masyarakat lokal akan lebih mudah membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal itu dinilai penting agar stabilitas pemerintahan dan pembangunan Lombok Barat tidak terganggu oleh dinamika politik.

“Yang paling penting adalah orang yang memahami masyarakat Lombok Barat, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mempunyai komitmen untuk membangun Lombok Barat ke depan,” katanya mengakhiri.