RRI.CO.ID, Mataram — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) telah mencapai sekitar 78 persen. BPS menargetkan seluruh proses pendataan lapangan dapat diselesaikan lebih cepat, yakni paling lambat 17 Agustus 2026, meski masa pelaksanaan sensus secara resmi berlangsung hingga 31 Agustus.

"Posisinya sekarang sekitar 78 persen lebih. Hari ini kemungkinan sudah mendekati 80 persen," ujar Kepala BPS NTB, Wahyudin di Mataram, Senin, 3 Agustus 2026.

Wahyudin mengatakan capaian tersebut dinilai cukup baik karena pendataan baru berjalan sekitar satu setengah bulan. Bahkan, menurut dia, angka tersebut berpotensi menembus 80 persen dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan percepatan penyelesaian pendataan dilakukan agar BPS memiliki waktu cukup untuk memverifikasi dan memperbaiki berbagai temuan anomali data hasil sensus. Tahap ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data sebelum dipublikasikan.

"Target kami paling lambat 17 Agustus pendataan sudah selesai. Sisa waktu hingga akhir Agustus digunakan untuk memperbaiki anomali atau kesalahan data yang ditemukan di lapangan," ujarnya.

Menurut Wahyudin, anomali yang dimaksud antara lain data yang belum lengkap karena perusahaan belum dapat menyampaikan informasi produksi atau masih menunggu data dari kantor pusat. Dalam sistem pendataan, kondisi tersebut sementara diberi kode khusus sebelum dilakukan pembaruan.

BPS juga mengakui sempat menghadapi penolakan dari sebagian responden. Namun, sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan penjelasan mengenai tujuan sensus.

"Banyak masyarakat khawatir data mereka berkaitan dengan pajak atau aset. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan dipublikasikan dalam bentuk agregat, bukan data perorangan atau perusahaan," kata Wahyudin.

Ia menegaskan petugas sensus diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi responden. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data bahkan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga capaian 78 persen, sektor pertanian masih menjadi aktivitas ekonomi yang paling dominan di NTB. Namun, BPS mulai melihat adanya perubahan struktur ekonomi di sejumlah wilayah, di mana sektor perdagangan sementara terlihat lebih menonjol dibandingkan pertanian. Meski demikian, Wahyudin menegaskan kondisi tersebut belum dapat disimpulkan karena pendataan belum selesai sepenuhnya.

"Nanti setelah pendataan mencapai 100 persen baru bisa dipastikan bagaimana struktur ekonomi masing-masing daerah," ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 juga mencakup seluruh aktivitas usaha masyarakat, termasuk usaha berbasis digital dan penjualan secara daring. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan perkembangan ekonomi digital di NTB.

Berdasarkan capaian sementara, Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, yakni sekitar 92 persen. Sebaliknya, Kota Mataram masih menjadi daerah dengan capaian terendah, sekitar 67 persen.

BPS mencatat seluruh kategori usaha menjadi sasaran pendataan, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha besar. Pendataan usaha besar yang terdaftar juga terus berlangsung bersamaan dengan pendataan jutaan aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB.