RRI.CO.ID, Dompu – Permainan harga yang diduga dilakukan tengkulak dengan menjadikan kadar air sebagai alasan untuk menekan harga gabah kembali dikeluhkan petani di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Kondisi tersebut menyebabkan harga gabah yang diterima petani jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, HPP Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa 10 persen. Sementara untuk Gabah Kering Giling (GKG), standar yang ditetapkan adalah kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa 3 persen.

Namun di lapangan, petani mengaku belum dapat menikmati harga tersebut.

Ketua Kelompok Tani So Ale Ranggo, Abdul Gani, mengatakan para petani telah berupaya memenuhi standar kadar air sebagaimana yang dipersyaratkan pemerintah.

Akan tetapi, tengkulak tetap membeli gabah dengan harga jauh di bawah HPP.

"Sekarang harga Gabah Kering Panen hanya sekitar Rp4.400 per kilogram. Padahal petani sudah berusaha menyesuaikan kadar air sesuai ketentuan pemerintah," ujarnya, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Abdul Gani, tengkulak berdalih mengikuti ketentuan dan harga yang ditetapkan gudang penyimpanan. Alasan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membeli gabah petani dengan harga yang lebih rendah dari HPP.

Akibatnya, kebijakan pemerintah dalam melindungi harga gabah dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani karena harga transaksi di tingkat lapangan masih dikendalikan oleh mekanisme yang ditentukan para pembeli.

Abdul Gani juga menyoroti minimnya peran Bulog dalam menyerap gabah petani. Menurutnya, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan petani memperoleh harga sesuai HPP.

Ia mengungkapkan, program penyerapan gabah yang sebelumnya dilakukan Bulog dengan melibatkan TNI kini sudah tidak lagi terlihat di lapangan. Kondisi tersebut membuat petani semakin bergantung kepada tengkulak.

"Bulog sekarang tidak lagi turun membeli langsung gabah petani. Alasannya karena gudang dan mitra Bulog. Akhirnya petani tidak punya pilihan selain menjual kepada tengkulak dengan harga rendah," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Abdul Gani berharap pemerintah kembali memperkuat kehadiran Bulog dalam menyerap hasil panen petani.

Ia juga meminta pembangunan fasilitas Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kabupaten Dompu, sebagaimana rencana yang pernah muncul pada awal 2023.

Menurutnya, keberadaan MRMP akan menjadi solusi jangka panjang karena mampu memperkuat rantai pasok gabah sekaligus memberikan kepastian harga bagi petani, sebagaimana keberadaan Corn Drying Center (CDC) milik Bulog yang telah mendukung tata niaga jagung di Dompu.

Petani berharap pemerintah tidak hanya menetapkan HPP melalui regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan melalui pengawasan terhadap praktik pembelian gabah dan penguatan peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani.