RRI.CO.ID, Lombok Utara– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak bertujuan melarang masyarakat untuk merokok, melainkan mengatur lokasi aktivitas tersebut agar tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di ruang publik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. L. Bahrudin, menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat yang merokok dengan menyiapkan area khusus merokok di ruang terbuka pada sejumlah fasilitas publik maupun perkantoran.

"Kita tetap menghormati hak masyarakat yang merokok. Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat khusus yang terbuka, bukan di dalam ruangan," katanya, Jumat 31 Juli 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah kawasan publik akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, termasuk Alun-Alun Tanjung yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat.

Setelah Peraturan Bupati tentang KTR resmi diundangkan, pemerintah akan memasang berbagai sarana informasi berupa papan pemberitahuan, spanduk, serta rambu larangan merokok yang dilengkapi penjelasan mengenai ketentuan dan sanksi sesuai regulasi.

Meski demikian, Bahrudin menegaskan pemerintah tidak akan langsung menerapkan sanksi kepada masyarakat. Tahapan awal implementasi kebijakan akan difokuskan pada edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami substansi aturan yang akan diberlakukan.

Menurutnya, selama Perbup masih dalam proses administrasi dan belum resmi berlaku, masyarakat yang masih merokok di lokasi yang nantinya ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tidak akan dikenai tindakan hukum.

Pemerintah memilih pendekatan persuasif dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap aturan baru sebelum penegakan hukum dilakukan secara penuh.

"Untuk saat ini masih kita maklumi. Harapan kami masyarakat mulai menyesuaikan diri, sehingga ketika aturan resmi berlaku, pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik," ujar Bahrudin.