RRI.CO.ID, Dompu – Proses pengisian 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hingga kini belum dapat dilanjutkan karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menerbitkan persetujuan atas hasil seleksi terbuka yang telah dilaksanakan panitia seleksi (Pansel).

Ketua Panitia Seleksi sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Khairul Insan, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah rampung.

Pansel bahkan telah menetapkan dan mengirimkan tiga nama terbaik pada masing-masing jabatan yang dilelang kepada BKN untuk memperoleh persetujuan.

Namun hingga kini, persetujuan tersebut belum juga diterbitkan, sehingga proses penetapan pejabat definitif belum dapat dilakukan.

"Sambil menunggu persetujuan dari BKN, panitia seleksi berinisiatif menyampaikan tiga nama terbaik hasil seleksi kepada Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," kata Khairul Insan, Jum'at, 31 Juli 2026.

Ia menjelaskan, langkah tersebut ditempuh agar Bupati dapat lebih awal melakukan wawancara khusus terhadap para kandidat yang masuk tiga besar di masing-masing jabatan.

Dengan demikian, ketika persetujuan dari BKN telah diterima, proses selanjutnya dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu tahapan wawancara.

Menurut Khairul, setelah persetujuan hasil kerja panitia seleksi diterbitkan, nama-nama yang telah melalui wawancara Bupati akan segera diajukan kembali kepada BKN sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan penetapan pejabat yang akan dilantik.

"Persetujuan dari BKN merupakan syarat mutlak sebelum pemerintah daerah dapat melangkah ke tahapan pelantikan pejabat definitif," ujarnya.

Belum terbitnya persetujuan tersebut, lanjut Khairul, berdampak pada jalannya roda pemerintahan.

Sebab, sebanyak 11 organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) memiliki kewenangan dan masa penugasan yang terbatas.

Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terlebih saat ini Pemerintah Kabupaten Dompu mulai memasuki tahapan penting penyusunan anggaran tahun 2027.

Agenda penganggaran tersebut telah dimulai dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD Kabupaten Dompu sebagai dasar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap persetujuan dari BKN dapat segera diterbitkan agar proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dapat diselesaikan dan pejabat definitif segera dilantik untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program-program strategis pemerintah daerah.