RRI.CO.ID, Mataram – Upaya memperkuat daya saing produk pangan olahan usaha mikro dan kecil (UMK) di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram. Bertepatan dengan peluncuran nasional Program SAPA SEMESTA Tahun 2026, BBPOM menyerahkan 10 Nomor Izin Edar (NIE) kepada sembilan pelaku UMK yang telah memenuhi seluruh persyaratan registrasi Badan POM.

Penyerahan izin edar tersebut berlangsung secara simbolis usai BBPOM di Mataram mengikuti Launching Program SAPA SEMESTA (Sadar Pangan Aman, Sistematis, Ekosistem, Masif, Efektif, Sinergi, Terintegrasi, dan Aksesibel) yang digelar Badan POM RI secara daring pada Senin 27 Juli 2026.

Peluncuran program tersebut dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kepala Badan POM RI, Rektor Universitas Padjadjaran, serta Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI). Kehadiran berbagai pemangku kepentingan itu menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat pembinaan UMK pangan olahan di Indonesia.

Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, mengatakan penerbitan Nomor Izin Edar menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha. Dengan legalitas tersebut, produk UMK memiliki jaminan keamanan dan mutu sehingga lebih mudah memasuki pasar yang lebih luas.

"Penyerahan NIE ini menjadi bukti nyata keberhasilan pendampingan yang dilakukan BBPOM di Mataram bersama para mitra dalam mendorong UMK menghasilkan produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan memiliki legalitas untuk dipasarkan secara lebih luas," ujarnya.

Menurut Yogi, legalitas produk bukan hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Melalui Program SAPA SEMESTA, BBPOM di Mataram akan terus memperluas pendampingan kepada UMK pangan olahan agar semakin banyak produk asal NTB memperoleh izin edar Badan POM. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.