RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah antisipasi menghadapi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Forum strategis yang digelar di Ruang Senggigi Hotel Jayakarta, Batulayar, Rabu 29 Juli 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, Perum Bulog Provinsi NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTB, Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, terlebih di tengah proses pembangunan dan pelaksanaan program pemerintahan.

"Keberhasilan mengendalikan inflasi tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan upaya menekan angka kemiskinan," ujarnya.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen menjaga agar tekanan inflasi tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat kolaborasi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan positif.

Menurutnya, terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus pengendalian inflasi daerah, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga.

"Empat aspek ini harus berjalan secara bersamaan sehingga masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," katanya menegaskan.

Wakil Bupati menjelaskan, tradisi masyarakat Lombok dalam memperingati Maulid Nabi selalu diikuti peningkatan konsumsi berbagai komoditas pangan. Permintaan terhadap beras, telur, daging ayam, daging sapi hingga kebutuhan pokok lainnya diperkirakan mengalami kenaikan sehingga pemerintah harus memastikan stok tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.

Ia mengingatkan seluruh anggota TPID agar terus melakukan pemantauan di lapangan untuk mencegah gangguan distribusi maupun praktik penimbunan yang dapat memicu lonjakan harga.

"Pengawasan harus dilakukan secara intensif sehingga setiap potensi gangguan bisa segera diantisipasi sebelum berdampak kepada masyarakat," ucapnya.

Selain itu, berbagai program pengendalian inflasi yang selama ini telah berjalan dinilai perlu terus diperkuat. Program seperti Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, Tenten Tani Keliling, hingga inspeksi mendadak ke pasar dan distributor disebut terbukti membantu menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mendorong percepatan penyempurnaan Roadmap TPID Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2027 agar selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2030.

Ia berharap dukungan dari seluruh anggota TPID, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh mitra strategis terus diperkuat sehingga langkah pengendalian inflasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang," katanya mengakhiri.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Barat, Abubakar, mengatakan High Level Meeting TPID menjadi wadah penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW.

Menurutnya, fokus utama forum tersebut adalah memastikan stok bahan pokok tersedia dalam jumlah yang cukup, distribusi berjalan lancar, serta harga tetap berada pada tingkat yang terjangkau.

"HLM ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi seluruh instansi dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat," ujarnya.

Abubakar menambahkan, melalui forum tersebut seluruh anggota TPID mempertegas komitmen menjaga pasokan pangan dengan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD pangan, kementerian dan lembaga terkait, hingga berbagai unsur pendukung lainnya agar pengendalian inflasi berjalan lebih efektif.