KUR PMI NTB Segera Cair, Pemerintah Imbau Hindari Jalur Ilegal

  • 29 Jul 2026 11:02 WIB
  •  Mataram
Poin Utama
  • Pemprov NTB menyiapkan KUR PMI melalui Bank NTB Syariah untuk membantu pembiayaan calon pekerja migran dan mencegah TPPO.
  • Program tersebut kini memasuki tahap implementasi dengan proses finalisasi kerja sama bersama mitra terkait.
  • KUR PMI ditargetkan mulai berjalan dalam satu hingga dua bulan ke depan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada jalur penempatan ilegal.

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain untuk mencegah pengiriman PMI non prosedural, upaya ini juga sebagai salah satu strategi menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqan, mengatakan program tersebut kini memasuki tahap implementasi dan ditargetkan mulai berjalan dalam satu hingga dua bulan ke depan. Skema pembiayaan itu disiapkan untuk mengatasi salah satu persoalan utama calon pekerja migran, yakni keterbatasan biaya keberangkatan.

"Kalau masyarakat mengalami kesulitan biaya, nanti bisa dibantu melalui KUR PMI. Harapannya mereka tidak lagi tergoda menggunakan jalur nonprosedural yang berpotensi menjadi korban TPPO," kata Aidy kepada RRI. Rabu 29 Juli 2026.

Baca juga: Perluas Akses Pasar, Disperindag NTB Gelar Pasar Lelang Komoditas

Menurut Aidy, saat ini Bank NTB Syariah masih menyelesaikan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan mitra terkait di tingkat nasional. Jajaran direksi bank juga tengah membangun komitmen kerja sama agar skema pembiayaan tersebut dapat segera dioperasikan.

Ia menyebut proses pengajuan kerja sama telah berjalan. Bahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia serta sejumlah perusahaan yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran asal NTB.

"Bank NTB Syariah sedang menyelesaikan komitmen dengan mitra. Kalau seluruh proses sudah selesai, semester ini program sudah bisa mulai berjalan," ujarnya.

Baca juga: Ikhtiar Pemprov NTB Dongkrak Kunjungan Wisatawan Berkualitas

KUR PMI nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi calon pekerja migran yang akan berangkat, tetapi juga pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri serta peserta program pemagangan. Skema ini diharapkan memberi akses pembiayaan yang legal sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman dari pihak tidak resmi.

Pemprov NTB menilai kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah TPPO. Selama ini, banyak calon pekerja migran memilih jalur ilegal karena tergiur proses cepat atau tidak memiliki biaya untuk memenuhi persyaratan penempatan secara resmi.

Selain menghadirkan KUR PMI, pemerintah tetap memperkuat edukasi kepada masyarakat, memperketat pengawasan perusahaan penempatan, dan meningkatkan koordinasi dengan BP3MI serta aparat penegak hukum untuk menekan praktik perdagangan orang di NTB.

google-preference
Kata Kunci / Tags
Aidy Furqan Bank NTB Syariah calon pekerja migran Disnakertrans NTB KUR PMI KUR PMI NTB migrasi aman pekerja migran ilegal pekerja migran Indonesia pembiayaan PMI Pemprov NTB pencegahan TPPO perlindungan PMI PMI legal TPPO NTB

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....