RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat di desa-desa penyangga. Menurut dia, investasi dan pertumbuhan pariwisata tidak boleh hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, dan menjaga lingkungan.

"Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. UMKM, Karang Taruna, dan masyarakat harus terlibat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama," kata Iqbal saat berdialog dengan warga dan ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Raudhatul Maujun, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin, 27 Juli 2026.

Ia mengatakan pemerintah provinsi menerapkan prinsip no one left behind dalam pembangunan Mandalika. Karena itu, berbagai aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan daerah.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan hasil observasi di SDN 1 Sengkol dan SMAN 1 Pujut. Mereka menilai sarana pendidikan cukup memadai, tetapi motivasi belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Mahasiswa juga menyoroti minimnya tenaga kerja lokal yang terserap di sektor pariwisata serta mengusulkan pelatihan bahasa Inggris bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Iqbal mengatakan Pemerintah Provinsi NTB mempercepat Program Desa Berdaya Transformatif sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat desa.

"Setiap tahun kami menargetkan sekitar 40 sampai 45 desa. Program ini menyatukan berbagai intervensi pemerintah agar pemberdayaan masyarakat lebih efektif," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mulai mengembangkan konsep Golden Ticket SMK untuk menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Tahun ini kami menguji coba di tujuh SMK potensial yang dipimpin kepala sekolah terbaik. Targetnya, lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sektor pariwisata dan kelautan," kata Iqbal.

Di bidang kesehatan, mahasiswa melaporkan sulitnya akses layanan kesehatan di Dusun Grupuk akibat kondisi jalan yang rusak. Mereka menyampaikan adanya seorang bayi yang terlambat mendapat penanganan medis karena keterbatasan transportasi.

Iqbal langsung menginstruksikan Direktur RS Mandalika NTB mengirim tim medis ke lokasi dan membawa pasien ke rumah sakit tanpa dipungut biaya.

"Rumah Sakit Mandalika harus benar-benar hadir melayani masyarakat," ujarnya.

Persoalan lingkungan juga mengemuka dalam dialog. Mahasiswa menyoroti pembukaan lahan jagung dan tembakau di kawasan hulu yang berpotensi memicu sedimentasi dan merusak ekosistem pesisir.

Menurut Iqbal, pembangunan ekonomi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. "Pariwisata berkualitas bergantung pada kualitas lingkungan. Masyarakat harus tetap memperoleh penghasilan, tetapi alam juga harus terjaga," katanya.

Selain itu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pujut mengusulkan pembangunan ruang publik dan fasilitas olahraga bagi generasi muda. Iqbal mengatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah karena sebagian aset berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.

Menutup dialog, Iqbal menegaskan pemerintah provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sedang menyiapkan langkah yang lebih terintegrasi untuk memperkuat pemberantasan narkoba.

"Persoalan narkoba adalah tantangan serius. Dalam waktu dekat arah kebijakan penanganannya akan segera diputuskan," katanya.