RRI.CO.ID, Mataram — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang terus membayangi masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala BNPB Republik Indonesia Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Astoria Mataram, Jumat 24 Juli 2026.

Rakor itu turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha bersama para kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-NTB.

Dalam pemaparannya, Suharyanto menekankan bahwa tingginya frekuensi kejadian bencana di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemetaan karakteristik bencana di setiap wilayah dinilai penting sebagai dasar untuk menentukan langkah mitigasi dan mengurangi risiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

"Data kejadian bencana harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi risiko yang berpotensi berdampak besar terhadap masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data BNPB yang dipaparkan dalam rakor tersebut, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 4.727 kejadian bencana di Indonesia. Sementara itu, hingga 23 Juli 2026, jumlah kejadian bencana yang tercatat mencapai 1.281 peristiwa.

Dari total kejadian tersebut, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling dominan dengan persentase mencapai 99,14 persen. Sementara bencana geologi tercatat sebesar 0,86 persen.

Banjir menjadi salah satu bencana yang paling banyak terjadi, disusul cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, serta kekeringan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga membutuhkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Karena itu, Rakor Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana NTB Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus menyatukan langkah dalam menghadapi potensi bencana.

Mitigasi risiko, perlindungan masyarakat hingga ketahanan pangan menjadi bagian penting yang perlu diperkuat secara bersama-sama. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergerak ketika bencana telah terjadi, tetapi mampu membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

"Koordinasi dan kesiapsiagaan harus terus diperkuat agar setiap daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana," katanya menegaskan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, upaya penanggulangan bencana diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan perlindungan maksimal bagi masyarakat NTB dan seluruh wilayah Indonesia.

"Mitigasi yang kuat, koordinasi yang solid, serta perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi komitmen bersama dalam menghadapi setiap potensi bencana," ucapnya.