RRI.CO.ID, Mataram - Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan bidang administrasi dan sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap sistem pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM Kementerian Hukum, Andik Prasetyo. Dalam sambutannya, Andik menegaskan pentingnya pelaksanaan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman seluruh peserta terhadap implementasi sistem pengawasan dan pengendalian manajemen ASN berbasis digital.

“Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman terhadap implementasi sistem pengawasan dan pengendalian manajemen ASN berbasis digital,” ujar Andik.

Dalam pemaparannya, narasumber dari BKN menjelaskan bahwa aplikasi I-Mut merupakan instrumen yang digunakan untuk mendukung proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN secara terintegrasi. Pemanfaatan aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital layanan kepegawaian yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menjelaskan alur layanan dan mekanisme pengajuan usulan melalui aplikasi, BKN juga menegaskan pentingnya kualitas data kepegawaian yang tersimpan dalam Sistem Informasi ASN (SIASN). Data yang akurat dan mutakhir menjadi faktor utama dalam mendukung layanan kepegawaian berbasis digital, termasuk berbagai layanan yang telah menerapkan sistem otomatisasi.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi aplikasi I-Mut, termasuk proses pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan layanan kepegawaian ASN yang semakin terdigitalisasi. Diharapkan seluruh pegawai dapat terus melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala guna mendukung kelancaran pelaksanaan layanan ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran dalam menjaga akurasi dan kelengkapan data kepegawaian. Menurutnya, pemutakhiran data secara berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam mendukung implementasi layanan kepegawaian berbasis digital yang efektif, cepat, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum.