Iqbal Targetkan SiLPA NTB Turun, Belanja Daerah Dipacu Lebih Cepat
- 23 Jul 2026 06:19 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan perlu penekanan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang tidak produktif dalam pelaksanaan APBD daerah.
- Tujuan utama penekanan SiLPA adalah agar anggaran daerah dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
- Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB pada 22 Juli 2026 untuk membahas persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyoroti masih adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam pelaksanaan APBD. Ia menegaskan SiLPA yang tidak produktif harus ditekan agar anggaran daerah lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Iqbal dalam rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Iqbal, Pemerintah Provinsi NTB akan memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi secara berkala serta menerapkan early warning system untuk mempercepat realisasi belanja.
"Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan program lebih disiplin, serapan anggaran meningkat, dan SiLPA yang tidak produktif dapat ditekan," kata Iqbal.
Ia menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, kualitas perencanaan dan penganggaran akan terus diperbaiki agar lebih realistis, adaptif, berbasis kinerja, dan didukung data yang akurat.
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD NTB melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,79 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar 93,14 persen. Selisih realisasi belanja itu menjadi salah satu perhatian DPRD karena berpotensi menimbulkan SiLPA.
Banggar DPRD juga memberikan 18 rekomendasi kepada pemerintah daerah, salah satunya meminta pengendalian SiLPA melalui percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas belanja, serta penguatan penganggaran berbasis kinerja.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....