‎RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menjaga kondisi kesehatan setelah resmi menerima penugasan menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Pesan itu disampaikan usai Gubernur menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mataram, Rabu, 22 Juli 2026.

‎"Terutama menjaga kesehatan, supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik," kata Iqbal kepada Nurul Adha usai penyerahan radiogram.

‎Radiogram Kemendagri tersebut menugaskan Nurul Adha menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat setelah Bupati H. Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penugasan itu dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan.

‎Iqbal mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah menghadapi sejumlah agenda penting. Di antaranya pembahasan kembali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang sebelumnya ditolak DPRD Lombok Barat serta pembahasan dokumen anggaran daerah.

‎Menurut dia, jika dalam menjalankan tugas terdapat persoalan yang memerlukan arahan, Nurul Adha dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi NTB.

‎"Nanti kalau ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan konsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di provinsi," ujarnya.

‎Sementara itu, Nurul Adha mengaku menerima amanah tersebut dengan perasaan berat. Ia menyebut penugasan itu sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan di tengah situasi pemerintahan yang sedang menghadapi ujian.

‎"Sesungguhnya saya takut dengan amanah ini," katanya.

‎Meski demikian, ia menegaskan statusnya tetap sebagai Wakil Bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang bupati, bukan sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati. Fokus utamanya adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan normal serta pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

‎Menurut Nurul Adha, prioritas yang akan segera dikerjakan adalah membangun komunikasi kembali dengan DPRD terkait pembahasan LKPJ yang sempat ditolak. Setelah itu, pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS, APBD Perubahan, hingga penyusunan APBD murni.

‎Ia mengatakan ruang yang diberikan pemerintah menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi politik dengan DPRD agar pembahasan anggaran dapat kembali berjalan sesuai mekanisme.

‎Terkait kemungkinan melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah setelah muncul perkara hukum yang menjerat Bupati Lalu Ahmad Zaini, Nurul Adha mengaku belum memikirkan langkah tersebut. Ia memilih lebih dulu mengonsolidasikan birokrasi.

‎Pada hari pertama menjalankan penugasan, ia dijadwalkan mengumpulkan Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, serta seluruh kepala perangkat daerah untuk membangun semangat bersama dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

‎"Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama Pj Sekda dan Asisten III untuk mengumpulkan seluruh OPD, membangun semangat bersama-sama. Dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjalankan birokrasi dengan baik," ujarnya.

‎Nurul Adha juga memastikan kondisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap kondusif. Menurut dia, sehari setelah penahanan bupati, seluruh ASN telah dikumpulkan dalam apel untuk memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.