RRI.CO.ID, Lombok Barat — Dinamika pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memasuki babak baru setelah beredarnya radiogram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kepemimpinan daerah. Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengaku masih menunggu penyerahan surat resmi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai dasar penunjukan dirinya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat.

Nurul Adha mengatakan, informasi mengenai radiogram Kemendagri tersebut pertama kali diketahuinya melalui pemberitaan dan media sosial. Setelah itu, ia memperoleh konfirmasi dari Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB.

Menurutnya, Gubernur NTB juga telah menghubunginya secara langsung melalui sambungan telepon. Dalam komunikasi tersebut, gubernur menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan Lombok Barat sekaligus memastikan radiogram dari Kemendagri telah diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB.

"Pak Gubernur tadi telepon saya menyampaikan keprihatinan terhadap perjalanan Lombok Barat ini. Beliau menyampaikan radiogramnya sudah diterima dan sudah meminta jajarannya untuk berkonsultasi langsung ke Kemendagri terkait proses selanjutnya," ujar Nurul Adha saat ditemui wartawan, Rabu 22 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah saat terjadi kondisi tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kondisi kepala daerah berhalangan, wakil kepala daerah dapat menjalankan tugas pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, Nurul Adha menegaskan, untuk menjalankan kewenangan secara resmi sebagai Plt Bupati Lombok Barat, pihaknya masih menunggu proses administrasi dan penyerahan surat resmi dari Gubernur NTB.

Di tengah proses tersebut, ia memastikan pelayanan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Lombok Barat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi internal bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran asisten terus dilakukan untuk memastikan berbagai agenda pemerintahan tidak mengalami hambatan.

"Kita tetap koordinasi sama Pak Sekda dan Pak Asisten untuk hal-hal yang terkait dengan program-program yang harus segera dieksekusi dan direalisasikan agar tetap berjalan. Untuk kewenangan resmi menjadi Plt, kita tunggu penyerahan dari Pak Gubernur," tegasnya.

Nurul Adha menambahkan, koordinasi tersebut menjadi langkah penting agar program pemerintahan yang telah direncanakan dapat terus berjalan sembari menunggu kejelasan administratif terkait penunjukan Plt Bupati Lombok Barat.

"Kita tetap memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan. Sambil menunggu proses resmi dari Pemerintah Provinsi NTB, koordinasi dengan jajaran pemerintahan daerah terus kita lakukan," katanya mengakhiri.