RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1,113 triliun. Proyeksi tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kabupaten Dompu Tahun 2027 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Dompu kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengatakan arah pembangunan daerah pada tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2027 adalah "Peningkatan Produktivitas dan Investasi Berbasis Desa untuk Mendukung Industri, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Dompu".

Menurut Bambang, tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.

"Peningkatan produktivitas akan diarahkan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan dukungan teknologi dan inovasi agar mampu meningkatkan daya saing masyarakat," ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 belum diterbitkan. Karena itu, proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat masih mengacu pada rincian APBN Tahun 2026 sesuai pedoman penyusunan APBD.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,113 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,159 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp46,5 miliar untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Bambang mengakui penyusunan APBD Tahun 2027 dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih cukup terbatas. Menurutnya, ruang fiskal yang sempit menjadi tantangan besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

"Ruang fiskal yang sempit merupakan tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan pendapatan daerah belum tumbuh secara optimal," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Bambang, menuntut pemerintah daerah menyusun APBD secara lebih cermat, selektif, dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif untuk mendukung program-program prioritas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah," tegasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap APBD Tahun 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi berbasis desa, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dompu.