RRI.CO.ID, Dompu – Fenomena badut jalanan yang melibatkan anak-anak kembali menghiasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Mereka terlihat beraktivitas di persimpangan lampu lalu lintas (traffic light), ruang-ruang publik hingga kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), setelah sebelumnya sempat berkurang pasca penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Dompu.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Dompu melalui instansi terkait melakukan razia terhadap badut jalanan yang melibatkan anak-anak. Dalam penertiban tersebut, para badut diberikan pembinaan dan peringatan agar tidak lagi mempekerjakan anak di jalan.

Namun, seiring berkurangnya intensitas razia dan minimnya pembinaan lanjutan, aktivitas badut jalanan kembali muncul. Bahkan, jumlahnya dinilai lebih banyak dibandingkan sebelum dilakukan penertiban.

Seorang warga Bali, Kecamatan Dompu, Faisol, menilai program "Kembeke Anak" yang selama ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Dompu belum mampu menyentuh akar persoalan pekerja anak di jalanan.

"Anak-anak memang dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi setelah itu tidak ada solusi yang membuat mereka tidak kembali turun ke jalan. Akhirnya mereka kembali lagi menjadi badut jalanan," ujarnya, Minggu, 12 Juli 2026.

Menurut Faisol, penertiban yang hanya mengandalkan razia maupun imbauan tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak dibarengi dengan langkah pemberdayaan ekonomi bagi keluarga anak-anak tersebut.

Ia menilai, persoalan utama yang mendorong anak-anak bekerja di jalan bukan semata-mata karena kurangnya pengawasan, melainkan desakan kebutuhan ekonomi keluarga.

"Selama kebutuhan keluarga belum terpenuhi, mereka akan tetap mencari cara untuk mendapatkan penghasilan," katanya.

Faisol mengatakan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil serta tingginya beban kebutuhan hidup membuat sebagian orang tua memilih membiarkan anaknya ikut mencari nafkah.

Selama pekerjaan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan norma agama maupun hukum, mereka akan terus melakukannya.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Dompu tidak hanya mengedepankan pendekatan penertiban, tetapi juga menghadirkan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif bagi orang tua, hingga penguatan program perlindungan sosial agar kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi tanpa harus melibatkan anak-anak untuk bekerja di jalan.

Dengan langkah tersebut, anak-anak diharapkan dapat kembali menikmati haknya untuk belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sementara orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.