Puskesmas Diingatkan Jaga Pelayanan Prima tanpa Persulit Pasien

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menegaskan seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Gunungsari harus mengutamakan pelayanan yang ramah, cepat, dan tidak mempersulit masyarakat, terutama warga kurang mampu yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati yang akrab disapa Ummi Nurul Adha (UNA) saat memimpin apel pagi di Puskesmas Gunungsari, Kamis 2 Juli 2026. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar menjalankan tugas, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Secara prinsip, kita harus mempermudah urusan orang lain dan jangan mempersulit. Pelayanan prima dimulai dari hal-hal sederhana. Sambut pasien dengan senyum, salam, dan sapa yang tulus agar mereka merasa nyaman," ujarnya.

Menurutnya, kesan pertama yang diterima pasien ketika datang ke fasilitas kesehatan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Karena itu, seluruh petugas diminta memberikan pelayanan yang humanis tanpa membedakan latar belakang ekonomi pasien.

Dalam kesempatan tersebut, Ummi Nurul Adha juga menyoroti persoalan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Ia menjelaskan adanya perubahan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat, khususnya pada kelompok desil 1 hingga desil 5, berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan yang harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Ia mengatakan pemerintah daerah kini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data agar anggaran UHC benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan kesehatan daerah tetap tepat sasaran sekaligus menjaga keberlanjutan program pelayanan kesehatan.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan medis.

"Beri kemudahan, jangan mempersulit. Kalau ada pasien miskin yang belum memiliki BPJS, bantu urus mekanismenya. Ini adalah jalan ibadah bagi kita semua," tegasnya.

Selain membahas pelayanan kesehatan, Wakil Bupati juga memaparkan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat sepanjang periode 2025 hingga 2026. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 1.552 anak usia 0 hingga 2 tahun mendapatkan intervensi menggunakan susu khusus Program PKMK.

Dari jumlah tersebut, sekitar 16 persen anak berhasil keluar dari kategori stunting, sementara 26 persen lainnya menunjukkan perbaikan kondisi gizi yang cukup signifikan.

Ummi Nurul Adha menjelaskan capaian tersebut merupakan perkembangan positif apabila dilihat dari sisi medis, mengingat proses penanganan stunting membutuhkan waktu dan intervensi berkelanjutan.

Melalui skrining bersama dokter spesialis anak, pemerintah daerah juga menemukan berbagai faktor penyerta yang menjadi penyebab tingginya angka stunting. Hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 400 anak mengalami gejala anemia, 125 anak dinyatakan positif tuberkulosis (TBC), serta masih ditemukan persoalan sanitasi rumah yang belum memenuhi standar kesehatan.

"Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara instan karena melibatkan banyak sektor, mulai dari pemenuhan gizi hingga penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Fokus utama kita adalah menyelamatkan masa emas pertumbuhan anak usia 0 sampai 2 tahun agar perkembangan kecerdasan otaknya tetap optimal," katanya menegaskan.

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader kesehatan, hingga masyarakat dapat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat.

"Mari jadikan pelayanan yang tulus sebagai budaya kerja sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam setiap pelayanan kesehatan," katanya mengakhiri.