RRI.CO.ID, Bima - Menurunnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bima dalam menangani ratusan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah mendukung penyusunan roadmap sekolah rusak sebagai langkah strategis untuk memastikan program perbaikan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Fathurahman, mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menangani sekolah rusak saat ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pada tahun 2024 Kabupaten Bima masih memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan lebih dari Rp40 miliar. Jumlah tersebut bahkan meningkat menjadi sekitar Rp91 miliar pada tahun 2025.

Namun setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional, dana yang tersedia untuk mendukung rehabilitasi sekolah mengalami penurunan signifikan.

"Tahun lalu kita masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk penanganan sekolah rusak. Sekarang Dana Alokasi Umum earmark yang tersedia hanya sekitar Rp9 miliar. Tentu kondisi ini sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam mempercepat rehabilitasi sekolah," jelasnya, Selasa 30 Juni 2026.

Fathurahman mengatakan, keterbatasan anggaran tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, penyusunan roadmap sekolah rusak menjadi kebutuhan mendesak agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi lapangan.

Melalui roadmap tersebut, pemerintah dapat memetakan tingkat kerusakan sekolah, kebutuhan rehabilitasi, jumlah siswa yang terdampak, hingga skala prioritas penanganan.

"Data menjadi sangat penting. Kita harus mengetahui secara jelas sekolah mana yang paling membutuhkan intervensi agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara maksimal," katanya.

Ia mengakui bahwa saat ini pemerintah daerah baru mampu menangani sebagian kecil kebutuhan rehabilitasi sekolah. Dengan jumlah satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bima, proses perbaikan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Menurutnya, tidak lebih dari 20 persen kebutuhan rehabilitasi sekolah yang dapat dijangkau melalui kemampuan anggaran daerah saat ini.

Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat sipil, organisasi pendidikan, serta pemerintah pusat guna mempercepat perbaikan sarana pendidikan.

Selain fokus pada infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bima juga terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan program literasi dan numerasi.

Pada tahun 2026, Dinas Dikbudpora menargetkan capaian literasi Kabupaten Bima dapat meningkat dari 59 persen menjadi lebih dari 60 persen atau masuk kategori level kuning.

Target tersebut diyakini dapat tercapai melalui kolaborasi yang selama ini dibangun bersama YAPPIKA ActionAid, YISA Ambalawi Mbojo, dan berbagai mitra pendidikan lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy turut menyatakan dukungannya terhadap penyusunan roadmap sekolah rusak. Ia menilai keberadaan data yang valid akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bima.

Dengan pemetaan yang komprehensif, pemerintah daerah berharap upaya rehabilitasi sekolah dapat berjalan lebih terarah, sehingga seluruh anak di Kabupaten Bima memperoleh hak yang sama untuk belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Saya juga bisa membuat versi yang lebih tajam dan menarik dengan gaya headline media nasional agar lebih berpotensi viral dan banyak dibaca.