RRI.CO.ID, Lombok Utara-Keresahan guru dan tenaga kependidikan (tendik) paruh waktu di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencuat ke ruang publik setelah sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati KLU dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) viral di media sosial.

Surat yang diunggah melalui akun Facebook bernama Dende Raden itu mendapat perhatian luas masyarakat. Unggahan tersebut telah dibagikan ratusan kali dan memicu beragam tanggapan dari warganet, termasuk di grup Facebook KLU Bicara.

Dalam surat tersebut, penulis mengaku menyampaikan aspirasi sekaligus mewakili kegelisahan para guru dan tenaga kependidikan paruh waktu yang hingga kini mengaku belum menerima hak mereka.

Sejak awal surat, penulis berharap tidak ada tekanan maupun intimidasi terhadap dirinya maupun rekan-rekannya setelah surat tersebut dipublikasikan.

"Semoga tidak terjadi pressure maupun intimidasi kepada saya dan guru-guru atau tendik paruh waktu di Lombok Utara," tulisnya, Senin 29 Juni 2026.

Penulis mengisahkan, awal tahun 2026 sempat menjadi harapan baru bagi para guru dan tenaga kependidikan paruh waktu. Mereka menantikan adanya surat yang diyakini akan membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Namun harapan itu, menurutnya, belum juga terwujud. Hingga memasuki pertengahan tahun, mereka mengaku masih berada dalam ketidakpastian terkait hak yang mereka nantikan.

Kondisi tersebut disebut berdampak langsung terhadap kehidupan para guru dan tenaga kependidikan. Dalam surat itu diceritakan tabungan mulai habis, utang di warung semakin bertambah, sementara kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan sehari-hari terus berjalan.

Meski menghadapi kesulitan ekonomi, para guru dan tenaga kependidikan mengaku tetap menjalankan tugas sebagai pendidik dengan penuh tanggung jawab. Mereka tetap hadir di sekolah dan memenuhi kewajiban administrasi, termasuk absensi harian.

Pada bagian akhir surat, penulis berharap aspirasi tersebut dapat sampai kepada Bupati Lombok Utara maupun Kepala Dikbudpora KLU agar segera mendapat perhatian.

Selain menyampaikan kondisi ekonomi yang semakin berat, penulis juga mengklaim bahwa guru dan tenaga kependidikan paruh waktu tidak menerima gaji dari pemerintah daerah, tidak dapat dibiayai melalui Dana BOS, serta tidak memperoleh Bantuan Insentif Daerah (BISDA).

Unggahan tersebut kemudian menuai simpati dari berbagai kalangan. Sejumlah warganet berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian sekaligus solusi terhadap persoalan yang dihadapi para guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara maupun Dinas Dikbudpora KLU belum memberikan keterangan resmi terkait isi surat terbuka yang beredar di media sosial tersebut. Tim RRI masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan tanggapan agar pemberitaan tetap berimbang.