RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempertegas arah kebijakan pembangunan daerah dengan menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai satu-satunya pintu masuk seluruh usulan program pembangunan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Gunungsari di Kantor Camat Gunungsari, Rabu 24 Juni 2026.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah H. Akhmad Saikhu, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Gunungsari H. Zulkifli, serta para kepala desa. Kehadiran lengkap jajaran pemerintah daerah menjadi bukti keseriusan Pemkab Lombok Barat dalam menyerap sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tingkat desa.

Dalam arahannya, Bupati LAZ menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah sengaja dihadirkan agar setiap persoalan yang dihadapi desa dapat dibahas dan dicarikan solusi secara langsung tanpa harus menunggu proses yang panjang.

"Seluruh pasukan saya hadirkan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Saya tegaskan bahwa seluruh program di Lombok Barat pintu masuknya hanya satu, yaitu melalui Musrenbangdes," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan yang berangkat dari hasil Musrenbangdes akan menciptakan sistem perencanaan yang lebih tertata, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Seluruh aspirasi warga harus dihimpun melalui mekanisme resmi desa sebelum menjadi bagian dari program pemerintah daerah.

Bupati LAZ menekankan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah maupun anggota DPRD nantinya wajib mengacu pada basis data hasil Musrenbangdes. Dengan sistem tersebut, setiap program pembangunan memiliki dasar yang jelas sehingga tidak lagi muncul usulan yang tidak melalui proses perencanaan di tingkat desa.

"Melalui database Musrenbangdes, seluruh program pembangunan akan terintegrasi. Tidak boleh ada lagi usulan yang muncul di luar mekanisme yang telah disepakati bersama," katanya menegaskan.

Selain memperkuat sistem perencanaan pembangunan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum sinkronisasi berbagai agenda strategis yang akan menjadi fokus pemerintah daerah. Sedikitnya sembilan isu utama dibahas bersama seluruh kepala desa.

Beberapa di antaranya meliputi validasi data kesehatan dan percepatan penanganan stunting, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Gunungsari, pengelolaan sampah, penataan regulasi perizinan bangunan, optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemetaan potensi ekonomi desa, hingga persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Melalui koordinasi langsung tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih efektif karena disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di desa. Sinkronisasi antara visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan usulan masyarakat diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Kecamatan Gunungsari.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Barat," ucapnya.

Bupati LAZ optimistis pola pembangunan yang dimulai dari desa akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan Musrenbangdes sebagai pintu tunggal perencanaan, setiap program diharapkan memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah.