RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk menerima dan memperjuangkan Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project) sebagai salah satu program unggulan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membuka Forum Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy UPLAND Project Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas pendampingan yang konsisten dalam pelaksanaan program UPLAND. Menurutnya, program tersebut sangat membantu daerah karena didukung pendanaan dari lembaga donor internasional, yakni Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), yang disalurkan melalui pemerintah pusat dalam bentuk hibah kepada daerah.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk menerima dan memperjuangkan program ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.

Sekda menjelaskan bahwa keberhasilan Program UPLAND di Lombok Timur tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sejak awal aktif mendukung pelaksanaannya. Ia menegaskan bahwa implementasi UPLAND di Lombok Timur tidak dimulai dari nol.

Program tersebut telah dibangun di atas berbagai inisiatif yang ada dan tidak hanya berfokus pada sektor hulu atau on-farming, tetapi juga memberikan perhatian besar pada sektor hilir atau off-farming. “Muara dari seluruh program ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, penguatan sektor hilir harus terus dilakukan agar hasil yang diperoleh masyarakat semakin maksimal,” katanya.

Meski demikian, Sekda mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dioptimalkan, terutama dalam manajemen pengelolaan pendapatan, pengembangan pola hilirisasi, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian. Menurutnya, kehadiran Bank NTB Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam program ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha para petani.

Karena itu, ia mengajak seluruh penerima manfaat untuk membangun jejaring yang lebih kuat dengan pihak perbankan. “Kita perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan agar dampak program ini semakin cepat dirasakan masyarakat. OPD teknis juga harus terus mendampingi dan memaksimalkan apa yang telah dirintis oleh kelompok tani,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menegaskan bahwa Program UPLAND tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata. Program tersebut telah menjadi bagian dari agenda bersama seluruh perangkat daerah untuk terus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.

Ia mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam pertukaran data, baik dengan pihak eksternal maupun antarinstansi di lingkungan pemerintah daerah. Ini guna memperkuat pengambilan kebijakan dan keberlanjutan program.

“UPLAND bukan lagi milik Dinas Pertanian saja, tetapi sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan,” tegasnya.

Ke depan, lanjut Sekda, program ini akan diarahkan agar semakin responsif terhadap isu pengarusutamaan gender, peningkatan pengelolaan hasil pascapanen, serta menjaga keberlanjutan manfaat program dalam jangka panjang. FGD Exit Strategy UPLAND Project tersebut diikuti oleh perwakilan Bank NTB Syariah, organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok tani, serta berbagai penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah keberlanjutan program setelah masa pendampingan berakhir.