RRI.CO.ID, Dompu – Distribusi gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menjadi sorotan setelah kuota yang diterima daerah itu pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Dompu menilai, salah satu penyebab utama minimnya pasokan LPG subsidi adalah belum maksimalnya data rumah tangga dan pelaku UMKM penerima yang tercatat dalam sistem nasional.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Sukarno menjelaskan, untuk tahun 2026, Pemkab Dompu sebenarnya telah mengusulkan kebutuhan LPG subsidi sebanyak 26.107 metrik ton melalui jalur resmi ke PT Pertamina (Persero) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Namun dari jumlah usulan tersebut, kuota yang disetujui pemerintah pusat hanya sebesar 5.495 ton.

“Artinya tidak sampai 25 persen dari yang kita usulkan. Bahkan dibandingkan tahun lalu, alokasi kita turun 1.095 ton atau sekitar 16 persen,” ungkap Sukarno, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia mengatakan, penurunan ini cukup berdampak pada distribusi LPG di lapangan, sehingga memicu kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh Pemkab Dompu dari Direktorat Jenderal Migas, dari total 87.752 rumah tangga yang diusulkan sebagai calon penerima subsidi, hanya sekitar 35 ribu lebih yang tercatat dalam aplikasi pendataan nasional.

Sementara untuk sektor UMKM, dari total 23.142 pelaku usaha yang diajukan, hanya 1.231 UMKM yang masuk dalam sistem.

Menurut Sukarno, kondisi ini menjadi persoalan serius karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam menentukan alokasi LPG subsidi.

“Kalau data yang masuk sedikit, tentu pusat melihat kebutuhan kita juga kecil. Padahal kenyataannya masih banyak rumah tangga dan UMKM yang belum terdata,” jelasnya.

Karena itu, Pemkab Dompu mendorong kerja sama lintas sektor, mulai dari agen, pangkalan, pemerintah desa hingga masyarakat untuk mempercepat pendataan penerima LPG subsidi.

Agen dan pangkalan diminta aktif membantu menginput data KTP masyarakat secara bertahap agar jumlah penerima yang tercatat bisa lebih maksimal.

Selain pembenahan data, Pemkab Dompu juga terus melakukan komunikasi intensif dengan PT Pertamina (Persero) untuk meminta tambahan pasokan. Hasilnya, untuk bulan Juni 2026, Dompu mendapatkan tambahan distribusi LPG sebanyak 13.521 tabung di luar alokasi reguler.

“Saya sudah dua sampai tiga kali meminta extra dropping ke Pertamina, dan alhamdulillah sudah direalisasikan,” katanya.

Pemkab berharap tambahan distribusi ini dapat membantu menekan kelangkaan LPG subsidi di lapangan, sekaligus menjaga harga tetap sesuai ketentuan bagi masyarakat yang berhak menerima.