RRI.CO.ID, Mataram – Kebijakan publik yang berkualitas lahir dari analisis yang kuat dan berbasis data. Berangkat dari semangat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Policy Talks Series II Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Wilayah Tahun 2026 bertema "Analisis Kebijakan Publik: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Publik Berdampak", Rabu 24 Juni 2026, secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, perwakilan Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Jadmiko, serta akademisi dari Universitas Cendana, Laurensius Sayrani.
Dalam paparannya, Jadmiko menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) memiliki peran strategis sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat jejaring, dan mendorong kolaborasi antar Analis Kebijakan di wilayah. Selain itu, FKK juga berfungsi untuk mendorong perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Widhi Novianto menekankan pentingnya peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam seluruh tahapan kebijakan publik. Menurutnya, setiap proses pengambilan keputusan pemerintah harus didasarkan pada data dan bukti empiris yang valid sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada sesi berikutnya, Laurensius Sayrani memaparkan mengenai penyusunan policy brief sebagai dokumen singkat berbasis analisis kebijakan yang mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Ia menegaskan bahwa policy brief harus disusun secara jelas, ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih implementatif.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 sebagai sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti.
"Kanwil Kemenkum NTB siap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan FKK Wilayah guna mengidentifikasi isu-isu strategis daerah dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap kapasitas Analis Kebijakan di wilayah semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....