RRI.CO.ID, Lombok Barat – Ratusan petugas sensus ekonomi dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) memadati Gedung Gelanggang Pemuda dan Olahraga (Gelora) Mataram dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi NTB, Jumat 19 Juni 2026. Agenda ini menjadi tonggak awal dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi berskala nasional yang akan menyasar seluruh pelaku usaha di wilayah NTB.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB. Turut hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Sonny Harry B. Harmadi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. L. Hadrian Irfani, serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang secara resmi membuka dan melepas para petugas lapangan sensus ekonomi.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry B. Harmadi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan menghadirkan data lengkap, mutakhir, dan komprehensif terkait struktur serta karakteristik kegiatan usaha di Indonesia.

“Data ini akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hasil sensus nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan investasi, penguatan daya saing pelaku usaha, hingga evaluasi program pembangunan di sektor ekonomi. “Kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya menegaskan.

Gubernur NTB dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi di daerahnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan skala besar ini.

“NTB siap mendukung penuh agar sensus ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap sensus ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

“Data yang valid akan sangat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya mengakhiri.