Pantau Sensus Ekonomi di Lombok Tengah, Wakil Kepala BPS RI Pastikan Data Akurat

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meninjau langsung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di sentra industri tenun Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 19 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik sekaligus melihat langsung kinerja petugas sensus di lapangan.

Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 secara resmi telah dimulai sejak 15 Juni lalu. Para petugas lapangan saat ini tengah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan rumah tangga di berbagai daerah, termasuk di Lombok Tengah yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan kerajinan di NTB.

"Hari ini saya ingin melihat secara langsung bagaimana petugas bekerja, bagaimana mereka melakukan wawancara dan mendata para pelaku usaha satu per satu. Dari situ kita bisa mengetahui apakah pelaksanaan sensus berjalan sesuai harapan atau tidak," ujarnya, Sabtu 20 Juni 2026.

Menurut Sonny, Sukarara dipilih sebagai lokasi peninjauan karena merupakan salah satu sentra ekonomi dan kerajinan tenun terbesar di NTB. Ia mengaku bersyukur karena masyarakat memberikan respons yang baik terhadap pelaksanaan sensus.

Meski demikian, BPS masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah adanya sebagian pelaku usaha yang khawatir data yang diberikan akan berkaitan dengan perpajakan atau belum yakin dengan identitas petugas sensus.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPS telah membekali petugas dengan rompi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi. Sonny juga menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan statistik.

Selain itu, petugas juga harus menyesuaikan waktu pendataan dengan aktivitas responden. Tidak sedikit pelaku usaha yang hanya bisa ditemui pada malam hari atau saat hari libur.

"Karena itu petugas kami bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan pada hari libur agar seluruh responden bisa terdata," ujarnya.

Berbeda dengan sensus sebelumnya, pendataan kali ini tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga rumah tangga. Hal itu dilakukan karena banyak aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah dan tidak memiliki papan nama atau identitas usaha yang mudah dikenali.

"Usaha rumahan sekarang semakin banyak. Karena itu kami perlu mengidentifikasi setiap rumah untuk mengetahui aktivitas ekonomi yang ada di dalamnya," ujar Sonny.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pihaknya berharap waktu pendataan yang lebih panjang dapat memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tercatat secara lengkap.

Data yang terkumpul nantinya akan diolah menjadi statistik ekonomi yang dapat digunakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Informasi yang dihasilkan mencakup berbagai aspek, mulai dari nilai produksi, biaya usaha, aset, keuntungan, hingga jumlah tenaga kerja pada setiap sektor usaha.

"Dari data ini daerah bisa mengetahui sektor ekonomi unggulannya, melihat potensi yang perlu dikembangkan, dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujarnya.

Untuk menjamin kualitas data, BPS menerapkan sistem verifikasi berjenjang mulai dari petugas lapangan, pengawas, BPS kabupaten/kota, BPS provinsi hingga tingkat nasional.

"Tentu kami berharap dapat memperoleh potret yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga usaha rumahan yang selama ini belum seluruhnya terdata. Data tersebut akan menjadi pijakan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik di Lombok Tengah maupun secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Muliawan, menyatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

"Kami sangat mendukung pelaksanaan sensus ini karena hasilnya akan menjadi gambaran kondisi ekonomi yang sesungguhnya dan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah ke depan," ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan baik dan profesional sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

"Kami berharap petugas bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga seluruh proses berjalan lancar dan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat," ujarnya.