Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pelaku Usaha Diminta Berikan Data Akurat

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Bukan sekadar pendataan, sensus ini dipandang sebagai pijakan penting untuk membaca denyut ekonomi daerah sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” ujar Iqbal saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat, 19 Juni 2026.

Pencanangan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se-Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.

Lebih dari 500 tamu undangan hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menjadi bagian dari simbol dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus yang akan memotret kondisi seluruh aktivitas usaha di NTB.

Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran mengenai struktur, perkembangan, serta karakteristik dunia usaha, mulai dari sektor besar hingga usaha mikro dan kecil.

Dalam pencanangan tersebut, simbol kolaborasi ditampilkan melalui prosesi penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para kepala daerah, dan unsur Forkopimda. Prosesi itu menggambarkan tekad bersama mengawal keberhasilan sensus di Bumi Gora.

Dukungan juga diperkuat melalui penandatanganan deklarasi oleh para bupati dan wali kota sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran pendataan di wilayah masing-masing.

Iqbal mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menyambut petugas sensus serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut dia, data yang akurat akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat,” katanya.

Tidak hanya mengedepankan aspek statistik, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di NTB juga dikemas dengan pendekatan budaya lokal. Atraksi peresean, seni bela diri tradisional masyarakat Sasak, menjadi bagian dari rangkaian acara.

Bahkan, Gubernur NTB bersama Wakil Kepala BPS RI turut turun ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Aksi tersebut mendapat sambutan meriah dari peserta yang hadir.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas. Nilai-nilai itu dinilai sejalan dengan semangat pelaksanaan sensus yang membutuhkan kerja sama dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk mengetahui kondisi riil perekonomian Indonesia.

Menurut dia, data yang dihasilkan tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi menjadi dasar dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha, hasil sensus diharapkan menjadi fondasi dalam memperkuat ekonomi NTB.

Sementara itu, sejumlah pelaku UMKM turut memeriahkan kegiatan dengan memamerkan produk unggulan daerah. Kehadiran mereka menjadi gambaran nyata aktivitas ekonomi masyarakat yang akan menjadi bagian dari potret besar Sensus Ekonomi 2026.