RRI.CO.ID, Lombok Timur - Mewakili Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya, komunikasi antar pihak yang terlibat, serta kepatuhan para penyelenggara. Pernyataan itu disampaikannya pada Pelatihan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tingkat kabupaten/kota, Kamis 18 Juni 2026.

Menurut Sekda, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

“Kalau kami dari birokrasi, yang pertama kami tekankan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah diatur, baik dalam undang-undang, perda maupun perbup,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berulang kali akan berdampak terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di bidang keimigrasian melalui kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola pekerja migran, terutama membangun kemandirian calon PMI sejak awal proses keberangkatan.

“Tantangan kita adalah bagaimana membiasakan calon PMI untuk lebih awal mandiri mengurus urusannya. Mungkin di awal kita dampingi, tetapi harus kita biasakan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tingkat pendidikan dan literasi masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Pekerja migran dinilai masih rentan terhadap praktik perekrutan tidak etis dan berbagai risiko lainnya, terutama bagi mereka yang berangkat secara unprosedural.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat proses perumusan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja migran, mendorong pelaku usaha melakukan perekrutan secara etis. Disamping itu memperkuat mediasi dalam penyelesaian persoalan hukum maupun non hukum yang dihadapi pekerja migran.

"Melalui pelatihan tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pekerja migran dalam mewujudkan tata kelola migrasi yang lebih baik serta perlindungan yang optimal bagi PMI asal Lombok Timur," ucapnya,