ASN Pemprov NTB Diminta Bekerja Lebih Kritis dan Bertanggung Jawab

  • 17 Jun 2026 13:32 WIB
  •  Mataram
Poin Utama
  • Seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov NTB diminta bekerja lebih kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.
  • Kesalahan seorang ASN kerap membawa dampak lebih luas karena berkaitan dengan citra organisasi dan pemerintah.

RRI.CO.ID, Mataram – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Ia menegaskan, status sebagai abdi negara membawa konsekuensi besar karena setiap tindakan ASN tidak hanya mencerminkan pribadi, tetapi juga institusi pemerintahan.

Pesan itu disampaikan Abul Chair saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) Juni 2026 di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Rabu, 17 Juni 2026.

Dalam amanatnya, Abul mengingatkan bahwa seragam KORPRI yang dikenakan setiap tanggal 17 bukan hanya pakaian formal bagi ASN. Menurutnya, seragam tersebut menjadi simbol komitmen dan pengingat atas sumpah pengabdian kepada masyarakat.

“Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang ditanya pertama adalah dia itu anak siapa, orang mana, kerja di mana, dan anak buahnya siapa,” kata Abul.

Menurut dia, kesalahan seorang ASN kerap membawa dampak lebih luas karena berkaitan dengan citra organisasi dan pemerintah. Karena itu, setiap aparatur harus memahami bahwa tanggung jawab melekat sejak seseorang memilih menjadi pegawai negeri.

Abul juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menjelaskan, akuntabilitas bukan hanya soal menjalankan prosedur, tetapi memastikan pekerjaan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah hasil akhirnya, bukan hanya prosesnya atau berapa besar anggaran yang digunakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap pekerjaan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang jelas. Namun, akuntabilitas tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya konsekuensi atas kinerja yang dilakukan.

“Akuntabilitas menjadi kurang berarti ketika tanpa konsekuensi. Ketika bagus setidaknya mendapatkan pujian atau penghargaan. Tetapi ketika ada kesalahan atau target tidak tercapai, harus ada peringatan, teguran, atau sanksi,” tegasnya.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang semakin tinggi, Abul meminta ASN NTB meningkatkan kepekaan dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan agar aparatur tidak bekerja sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang berdampak.

“Tanggung jawab itu sudah melekat ketika kita dengan sadar mengikhlaskan diri menjadi PNS dan mengikhlaskan diri kita untuk menjadi pelayan masyarakat,” ujarnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....