Batulayar Jadi Kecamatan Pertama, Bupati Lobar Langsung Serap Aspirasi

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui program turun langsung ke wilayah kecamatan untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga. Kecamatan Batulayar menjadi lokasi pertama pelaksanaan agenda yang diinisiasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tersebut.

Meski menjadi pelaksanaan perdana, kegiatan berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari berbagai unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang hadir untuk mendengar sekaligus merespons berbagai kebutuhan masyarakat.

Camat Batulayar, H. Muh. Subayin, SE, mengatakan Batulayar dipercaya menjadi kecamatan pertama dalam agenda tersebut sehingga menjadi pengalaman awal bagi seluruh pihak dalam pelaksanaannya.

"Kegiatan ini memang diinisiasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, dan kebetulan Kecamatan Batulayar mendapat jadwal pertama. Karena ini yang pertama, tentu kami masih meraba-raba pelaksanaannya. Namun Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan sangat sukses," ujar Subayin saat ditemui RRI di kantor Camat Batulayar, Rabu 17 Juni 2026.

Menurutnya, inti dari pertemuan tersebut bukan hanya mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat agar dapat segera dicarikan solusi.

"Pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan masyarakat agar dapat kita selesaikan bersama. Karena itu sejumlah OPD teknis juga kami hadirkan sehingga berbagai usulan dapat langsung ditindaklanjuti," katanya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kecamatan Batulayar menyampaikan sejumlah program prioritas yang merupakan hasil pembahasan bersama Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan seluruh kepala desa.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan jalur alternatif menuju kawasan wisata Senggigi. Menurut Subayin, keberadaan jalan tersebut sangat penting mengingat akses menuju Senggigi saat ini hanya mengandalkan satu jalur utama.

"Alhamdulillah usulan pembangunan jalan khusus Senggigi langsung mendapat respons positif dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk segera direalisasikan. Jalan ini sangat strategis karena selama ini Senggigi hanya memiliki satu akses. Ketika terjadi kegiatan besar ataupun bencana, jalur tersebut sering mengalami kemacetan bahkan tertutup hingga malam karena tidak ada jalan alternatif," tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila jalur alternatif tersebut dapat diwujudkan, maka selain mengurangi kepadatan lalu lintas, juga akan membuka konektivitas baru antara kawasan wisata pantai di Batulayar dengan kawasan wisata hutan sehingga mampu meningkatkan potensi pariwisata daerah.

Selain infrastruktur jalan, persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Usulan percepatan pembangunan fasilitas Puskesmas mendapat respons dari pemerintah daerah yang akan mengupayakan penyelesaian proses perizinan di tingkat pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan proses perizinan dari pemerintah pusat dapat segera selesai. Jika izin sudah keluar, pemerintah daerah akan langsung menindaklanjuti pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Subayin juga mengungkapkan bahwa kawasan pesisir Batulayar masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait batas kawasan publik di sepanjang pantai. Konflik kerap terjadi antara pemilik lahan, pelaku usaha, pedagang hingga nelayan akibat belum adanya kejelasan mengenai batas sempadan pantai.

Menurutnya, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa membutuhkan kepastian hukum agar area publik dapat diamankan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Permasalahan terbesar kami di kawasan pesisir adalah belum adanya kejelasan batas area publik. Di satu sisi masyarakat memiliki sertifikat tanah, tetapi di sisi lain sebagian kawasan tersebut seharusnya menjadi sempadan pantai yang merupakan area publik. Inilah yang sering menyulitkan kami dalam mengambil kebijakan," katanya menegaskan.

Ia berharap melalui forum dialog bersama pemerintah daerah tersebut, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Batulayar dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah kecamatan juga melaporkan perkembangan penanganan stunting serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari data yang diterima Dinas PUPR sebanyak 1.688 calon penerima bantuan RTLH, pihak kecamatan telah menyelesaikan proses verifikasi di sembilan desa.

Hasil verifikasi sementara menunjukkan terdapat sekitar 411 rumah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Selanjutnya seluruh data akan dilengkapi dengan dokumentasi lapangan sebagai dasar pengusulan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Kami sudah menuntaskan proses verifikasi RTLH di seluruh desa. Selanjutnya kami akan melengkapi seluruh dokumen dan foto sebagai dasar usulan kepada Dinas PUPR agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya," katanya mengakhiri.