KPK Pilih Mataram Jadi Titik Awal Gerakan Antikorupsi Indonesia Timur

RRI.CO.ID, Mataram - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memulai perjalanan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas”, gerakan ini menargetkan penguatan budaya antikorupsi melalui pendidikan, pencegahan, dan keterlibatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam membangun pemerintahan yang bersih.

“Korupsi menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik. Karena itu, budaya integritas harus dibangun bersama,” kata Abul saat membuka kegiatan di Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menilai generasi muda menjadi kunci dalam memperkuat gerakan antikorupsi. Melalui pendidikan karakter sejak dini, kata dia, masyarakat dapat membangun kebiasaan jujur, bertanggung jawab, dan menolak praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyambut baik penunjukan Kota Mataram sebagai lokasi awal JNBA 2026. Ia menyebut gerakan tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga integritas.

“Kami ingin antikorupsi menjadi budaya, bukan hanya gerakan sesaat,” ujar Mohan.

Mohan mengatakan Pemerintah Kota Mataram terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan publik serta penguatan kesadaran masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi semua pihak. KPK, kata dia, menjalankan strategi melalui tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Integritas harus tumbuh dari dalam diri, bukan hanya karena pengawasan,” kata Ibnu.

Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter antikorupsi. Pola hidup sederhana dan kebiasaan menghargai penghasilan yang halal dinilai menjadi benteng awal mencegah perilaku koruptif.

Melalui JNBA 2026, KPK berharap nilai-nilai antikorupsi semakin kuat di tengah masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan pemerintahan.