Sekda NTB: ASN Jangan Hanya Urus Administrasi, Harus Militan Layani Masyarakat

‎RRI.CO.ID, Mataram - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi dituntut hadir sebagai pelayan publik yang bekerja dengan komitmen, loyalitas, dan semangat pengabdian untuk mendukung pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan Abul saat memimpin pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis, 11 Juni 2026.

‎Menurutnya, prosesi pengambilan sumpah dan janji bukan sekadar tahapan formal dalam perjalanan karier ASN, melainkan peneguhan tanggung jawab moral dan integritas sebagai pelayan masyarakat.

‎“Seorang ASN harus memiliki tiga karakter utama, yaitu komitmen, loyalitas, dan militansi. Komitmen untuk menjaga konsistensi dalam bekerja dan melayani masyarakat, loyalitas kepada organisasi dan negara, serta militansi dalam menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tidak mudah menyerah,” kata Abul.

‎Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah mendorong berbagai agenda pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan angka kemiskinan, pembangunan desa berdaya, perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu pelayanan publik, hingga penguatan daya saing daerah.

‎Menurut Abul, keberhasilan agenda pembangunan tidak semata ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan, tetapi juga kualitas aparatur yang menjalankannya di lapangan.

‎“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengimplementasikannya,” ujarnya.

‎Karena itu, ia meminta ASN terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas agar mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap birokrasi, aparatur dituntut lebih adaptif, profesional, responsif, serta berorientasi pada hasil.

‎Abul mengatakan ukuran keberhasilan birokrasi bukan pada selesainya urusan administratif, melainkan sejauh mana pelayanan pemerintah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

‎“ASN adalah pelayan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

‎Dalam kesempatan itu, Abul juga mengajak seluruh ASN menumbuhkan rasa memiliki terhadap NTB dan Indonesia melalui kerja nyata dan pengabdian yang tulus. Ia menilai pembangunan membutuhkan aparatur yang mampu bekerja kolaboratif, menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

‎Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah memperkuat pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi dan pelayanan publik.

‎Menutup sambutannya, Abul menyampaikan selamat kepada para pegawai yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai PNS. Ia berharap momentum tersebut menjadi pengingat bahwa status ASN merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

‎“Jadilah ASN yang profesional, berakhlak, berintegritas, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun NTB Makmur Mendunia,” ujar Abul.